<![CDATA[Dalam pengelolaan aset daerah, keberadaan aset terbengkalai menjadi sebuah masalah yang signifikan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aset yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi dampak yang besar, terutama dalam pendapatan daerah. Seberapa pengaruh aset Terbengkalai mempengaruhi pendapatan daerah, aset yang dimaksud dalam judul ini adalah aset bangunandi Nusa Tenggara Timur yang tidak terpakai atau tidak berfungsi lagi. Faktor penyebab mengapa aset Terbengkalai seperti kurangnya perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang tidak memadai, atau kurangnya keahlian dalam pengelolaan aset tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aset terbengkalai terhadap pendapatan asli daerah?”. Dengan tujuan adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan dari aset Terbengkalai terhadap pendapatan asli daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Objek penelitian ini adalah pada Aset Terbengkalai milik pemerintah daerah di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset terbengkalai, seperti Monumen Gedung Pancasila, memberikan dampak negatif terhadap PAD karena potensi penerimaan dari sektor pariwisata, sewa, maupun aktivitas ekonomi masyarakat sekitar tidak terealisasi. Selain itu, aset terbengkalai menimbulkan beban tambahan berupa biaya pemeliharaan dan pengamanan. Kondisi ini memperlihatkan adanya inefisiensi tata kelola aset daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan aset terbengkalai berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya kinerja PAD di Provinsi NTT. Optimalisasi pemanfaatan aset terbengkalai melalui perbaikan regulasi, koordinasi lintas instansi, serta strategi pemanfaatan jangka panjang, seperti kemitraan public private partnership (PPP), diperlukan agar aset dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.]]>
Copyrights © 2026
