<![CDATA[Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia yang berdampak terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan kesejahteraan sosial. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pemeriksaan perkara dispensasi kawin tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspek formal pemberian izin perkawinan, tetapi juga mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Dalam konteks tersebut, keberadaan assessment yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi salah satu mekanisme penting untuk menilai kesiapan anak dari aspek psikologis, emosional, sosial, kesehatan reproduksi, dan kondisi keluarga sebelum hakim menjatuhkan penetapan. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan normatif dan empiris melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk menganalisis peran assessment P2TP2A dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa assessment P2TP2A tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap hakim, tetapi memiliki nilai strategis sebagai sumber informasi profesional yang memperkaya pertimbangan yudisial. Lebih lanjut, fungsi assessment mengalami transformasi dari sekadar instrumen administratif menjadi mekanisme advokasi preventif melalui proses konseling, edukasi, pendampingan, serta identifikasi risiko yang dapat memengaruhi kehidupan anak setelah perkawinan. Dengan demikian, keberadaan assessment mencerminkan perubahan paradigma pemeriksaan dispensasi kawin menuju sistem peradilan yang berpusat pada anak (child-centered justice) dan memperkuat perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak.]]>
Copyrights © 2026
