<![CDATA[Salah satu komponen dalam membangun tata kelola daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau yang sering dikenal sebagai aset tetap. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap merupakan instrumen krusial dalam mempertahankan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi, kendala penatausahaan, serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci di Bidang Aset, sedangkan data sekunder dihimpun melalui dokumentasi terhadap laporan keuangan, lembar rekonsiliasi, serta dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, dan C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap secara umum telah mengacu pada PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 47 Tahun 2021 melalui forum asistensi berkala. Namun, proses optimalisasi masih terhambat oleh kendala time-lag pelaporan mutasi barang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperparah oleh masa transisi digitalisasi aplikasi SIPD, serta rendahnya pengamanan hukum (legal audit) atas aset tanah yang belum bersertifikat resmi. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup penyelenggaraan bimbingan teknis aplikasi SIPD secara berkelanjutan bagi pengurus barang lintas sektor serta penguatan kemitraan strategis bersama BPN guna percepatan sertifikasi lahan demi mentransformasikan aset tetap dari beban pemeliharaan (cost center) menjadi sumber pembiayaan mandiri (revenue center) daerah.]]>
Copyrights © 2026
