Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Muhammad Farras Nasrida; Anjelina Siburian; Jetti Laoli
JUEB : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No. 2 (2023): JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Yayasan Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era globalisasi saat ini, banyak sekali berbagai mcam jenis usaha yang dapat ditemukan di Indonesia baik itu dalam skala kecil maupun besar.  Dalam hal ini pemerintah selalu berupaya memberikan dukungan bagi pelaku UMKM agar dapat menciptakan usaha yang berkembang di setiap bidangnya masing-masing. Analisis data yang digunakan adalah Regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Tingkat upah dan Uji F Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah keduanya memiliki pengaruh simultan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur. 2) Berdasarkan temuan uji parsial (uji t) yang membandingkan UKM, response rate di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Hal ini dapat dijelaskan dengan nilai t hitung sebesar 27,85499 tetapi nilai t tabel hanya sebesar 2,13185. Nilai t hitung yang diperoleh melebihi t tabel secara signifikan, atau taraf signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Aksi di Provinsi Jawa Timur akan menurun sebesar 22,2% dengan pertumbuhan usaha mikro dan kecil, menurut koefisien regresi sebesar 0,222454 atau 22,2%. 3) Tingkat upah pada UMKM berdampak negatif terhadap penurunan balasan di Provinsi Jawa Timur, menurut uji parsial (uji t) diantara mereka. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa nilai t hitung, yaitu -7,082008, secara substansial lebih kecil dari nilai t tabel, 2,13185, atau dengan menggunakan ambang batas signifikan 0,0021 < 0,05. Tingkat respons di provinsi Jawa Timur akan turun sebesar 3,92% ketika tingkat upah untuk usaha mikro, kecil dan menengah dinaikkan, menurut koefisien regresi -3,920577, atau 3,92%.
Sequential Exploratory Studies: Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Dan Non-Muslim Terhadap Produk Yang Mendukung Israel (Studi Kasus Di Palangka Raya) Suherman Suherman; Dicky Perwira Ompusunggu; Tiur Simbolon; Muhammad Farras Nasrida; Andika Pratama
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i1.6141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh nilai agama, wawasan agama, sikap, wawasan produk, dan faktor eksternal terhadap keputusan konsumsi masyarakat di Palangka Raya terhadap produk yang mendukung Israel. Dengan pendekatan Mixed Method Sequential Exploratory, yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, penelitian ini menemukan bahwa nilai agama dan tekanan sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku konsumsi etis. Komunitas Muslim di Palangka Raya menunjukkan preferensi yang kuat untuk memboikot produk yang bertentangan dengan ajaran agama mereka, dipengaruhi oleh prinsip keadilan sosial dan solidaritas dengan Palestina. Sebaliknya, komunitas non-Muslim lebih pragmatis, cenderung mempertimbangkan aspek ekonomi seperti harga dan kualitas produk. Tekanan sosial dan pengaruh media terbukti memengaruhi keputusan konsumsi secara kolektif, terutama di kalangan masyarakat yang terhubung secara sosial. Penelitian ini berkontribusi pada literatur perilaku konsumsi berbasis nilai dan menawarkan wawasan praktis bagi kampanye yang ingin mempromosikan konsumsi etis.
Exploring Deadweight Loss of Potential Regional Revenue Lost Due To Prostitution Practices in Palangka Raya Muhammad Farras Nasrida; Suherman Suherman; Dicky Perwira Ompusunggu; Tiur Roida Simbolon
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i1.6142

Abstract

The underground economy, often referred to as the informal economy, encompasses various economic activities that are unrecorded in formal economic systems and not reported to the government. These activities frequently operate outside legal frameworks or exist within regulatory gray areas, including drug trafficking, tax evasion, and prostitution. The underground economy continues to grow, particularly in rapidly expanding cities. In Palangka Raya, the capital of Central Kalimantan Province, this phenomenon has become significant, with prostitution standing out as a prominent sector. This study investigates the potential revenue lost due to prostitution activities in Palangka Raya, where practices, both offline and online, generate income for those involved but remain untaxed. Despite efforts to reduce such activities, prostitution persists in some areas, both in former red-light locations and covertly through digital platforms. This situation poses not only social and security risks for the community but also results in lost potential revenue that could otherwise support local development initiatives.
Analisis Sistem Pengelolaan Administrasi Persuratan Di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Ulfa Ulfa; Fanny Kartika Oktavianti; Tiur Roida Simbolon; Muhammad Farras Nasrida
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan administrasi persuratan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai bagian dari transformasi digital administrasi pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi langsung terhadap proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI dan pengelolaan administrasi persuratan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan surat melalui proses administrasi yang lebih cepat, terstruktur, terdokumentasi secara sistematis, serta mudah diakses kembali ketika diperlukan. Selain itu, disposisi surat secara elektronik membantu mempercepat komunikasi dan koordinasi antarpegawai maupun pimpinan sehingga alur kerja menjadi lebih tertib dan transparan. Pengarsipan digital juga mempermudah proses pencarian dokumen dan mengurangi risiko kehilangan arsip. Namun, implementasi sistem belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, penggunaan dual system antara administrasi manual dan digital, gangguan jaringan internet, serta sarana teknologi informasi yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai serta penguatan infrastruktur teknologi informasi agar penerapan administrasi persuratan berbasis digital dapat berjalan lebih maksimal, profesional, efektif, dan akuntabel. Penerapan sistem ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern karena seluruh data surat tersimpan secara elektronik dan dapat ditelusuri kembali dengan mudah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi instansi lainnya dalam mengembangkan sistem administrasi persuratan berbasis digital berkelanjutan
Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Zihan Afita Sari; Tiur Roida Simbolon; Muhammad Farras Nasrida
AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): AKSIOMA : Jurnal Sains, Ekonomi dan Edukasi
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/aksioma.v3i6.2671

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in supporting the quality of financial reports at the Regional Finance and Asset Agency (BPKAD) of Palangka Raya City. The study employed a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that SPIP implementation has been carried out through the elements of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The implementation of SPIP has contributed to improving the reliability, accuracy, and accountability of financial reports. However, challenges remain, including limited human resource competency and regulatory dynamics that require ongoing adjustments.
Sequential Exploratory Studies: Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Dan Non-Muslim Terhadap Produk Yang Mendukung Israel (Studi Kasus Di Palangka Raya) Suherman Suherman; Dicky Perwira Ompusunggu; Tiur Simbolon; Muhammad Farras Nasrida; Andika Pratama
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i1.6141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh nilai agama, wawasan agama, sikap, wawasan produk, dan faktor eksternal terhadap keputusan konsumsi masyarakat di Palangka Raya terhadap produk yang mendukung Israel. Dengan pendekatan Mixed Method Sequential Exploratory, yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, penelitian ini menemukan bahwa nilai agama dan tekanan sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku konsumsi etis. Komunitas Muslim di Palangka Raya menunjukkan preferensi yang kuat untuk memboikot produk yang bertentangan dengan ajaran agama mereka, dipengaruhi oleh prinsip keadilan sosial dan solidaritas dengan Palestina. Sebaliknya, komunitas non-Muslim lebih pragmatis, cenderung mempertimbangkan aspek ekonomi seperti harga dan kualitas produk. Tekanan sosial dan pengaruh media terbukti memengaruhi keputusan konsumsi secara kolektif, terutama di kalangan masyarakat yang terhubung secara sosial. Penelitian ini berkontribusi pada literatur perilaku konsumsi berbasis nilai dan menawarkan wawasan praktis bagi kampanye yang ingin mempromosikan konsumsi etis.
Exploring Deadweight Loss of Potential Regional Revenue Lost Due To Prostitution Practices in Palangka Raya Muhammad Farras Nasrida; Suherman Suherman; Dicky Perwira Ompusunggu; Tiur Roida Simbolon
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i1.6142

Abstract

The underground economy, often referred to as the informal economy, encompasses various economic activities that are unrecorded in formal economic systems and not reported to the government. These activities frequently operate outside legal frameworks or exist within regulatory gray areas, including drug trafficking, tax evasion, and prostitution. The underground economy continues to grow, particularly in rapidly expanding cities. In Palangka Raya, the capital of Central Kalimantan Province, this phenomenon has become significant, with prostitution standing out as a prominent sector. This study investigates the potential revenue lost due to prostitution activities in Palangka Raya, where practices, both offline and online, generate income for those involved but remain untaxed. Despite efforts to reduce such activities, prostitution persists in some areas, both in former red-light locations and covertly through digital platforms. This situation poses not only social and security risks for the community but also results in lost potential revenue that could otherwise support local development initiatives.
Analisis Kelayakan Usaha Cuci Motor Di Kota Palangka Raya Muhamad Reza; Bima Aris Waskito; Risky Ahmad Fauzi; Andhika Pratama; Muhammad Farras Nasrida
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 3: Maret 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i3.6834

Abstract

Dengan menggunakan perspektif pasar dan keuangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan usaha pencucian sepeda motor hidrolik Orange Express di Palangka Raya. Data untuk penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan pemilik perusahaan dan observasi lapangan, metodologi penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis aspek pasar seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan di pasar, menggunakan analisis SWOT. Analisis aspek keuangan perusahaan menggunakan perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP). Hasil analisis aspek pasar menunjukkan bahwa usaha ini memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dengan sistem hidrolik yang dapat menghemat waktu pencucian hingga 50% dan kapasitas servis 20-30 sepeda motor per hari, didukung dengan fasilitas pendukung yang lengkap seperti ruang tunggu dengan WiFi gratis, minuman dingin , dan mushola. Dari segi keuangan, perhitungan menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dengan NPV positif sebesar Rp 329.760.847 pada tingkat diskonto 18%, IRR mencapai 139% yang jauh melebihi tingkat diskonto minimum, dan periode pengembalian modal yang relatif cepat yaitu 8,3 bulan. Berdasarkan hasil analisis kedua aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha cuci motor hidrolik Orange Express memiliki kelayakan dan potensi yang tinggi untuk dikembangkan di masa mendatang, terutama mengingat tren masyarakat menggunakan sepeda motor di Palangka Raya yang terus meningkat dan peluang diversifikasi layanan yang masih terbuka luas.
DINAMIKA RANTAI PASOK INDUSTRI PERIKANAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL SEBANGAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN REGIONAL Suherman Suherman; Nurlia Eka Damayanti; Muhammad Farras Nasrida; Ulan Ulan; Dede Ardiansyah; Utari Yolla Sundari
Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) Vol 11, No 1 (2026): JURKAMI
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpe.v11i1.5842

Abstract

This study presents an in-depth and comprehensive analysis of the structure, performance, and development strategy of the inland fishery supply chain in the buffer zone of Sebangau National Park (SNP), Central Kalimantan. As one of the world's largest and most crucial tropical peat swamp ecosystems, SNP plays a dual role as a biodiversity reservoir and a pillar of the local economy through the fishery sector. However, this vast potential faces a paradox of supply chain inefficiency, market information asymmetry, and vulnerability to extreme peat hydrological dynamics. This research adopts a sequential exploratory mixed-methods design, integrating the depth of qualitative data from in-depth interviews and participatory observation with the rigor of quantitative analysis through SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) instruments. The results reveal a supply chain anatomy dominated by patron-client relationships, with fishermen positioned as price takers. Key findings indicate that the greatest internal strengths lie in the fishermen's social capital and Traditional Ecological Knowledge (TEK), as well as adaptive innovations in live fish storage. Conversely, the absence of cold chain infrastructure and downstreaming facilities represents a critical weakness causing economic value-added leakage. Through QSPM strategy simulation, this study establishes the downstreaming of fish-based food products as the main priority strategy with the highest Total Attractiveness Score (TAS) of 1.00, outperforming aquaculture and ecotourism strategies. This article provides a theoretical contribution to the literature on supply chain management in wetlands and offers practical policy recommendations for transformation toward adaptive and sustainable regional food security.
Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tiarma Sitorus; Muhammad Farras Nasrida
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10844

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaan BMD tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam aspek penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Implementasi pengelolaan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan BPKAD Kota Palangka Raya telah berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya pedoman teknis terkait pengelolaan aset daerah, perlunya penguatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Daerah, serta permasalahan dalam inventarisasi aset yang masih memerlukan pembenahan. Berbagai hambatan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan aset apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penyempurnaan regulasi teknis, dan penguatan sistem administrasi aset guna mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.