<![CDATA[Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai program Koperasi Merah Putih menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi yuridisnya terhadap kedudukan dan kewenangan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Inpres No. 9/2025 serta pengaruh kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap kewenangan Notaris menurut UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inpres No. 9/2025 merupakan instrumen kebijakan administratif (beleidssregel) yang berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif tidak dapat mengubah atau membatasi kewenangan atributif Notaris yang bersumber dari undang-undang. Namun, secara implementatif, Inpres ini menimbulkan implikasi yuridis tidak langsung berupa potensi tekanan administratif dan penafsiran kebijakan yang dapat mengganggu independensi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kebijakan Koperasi Merah Putih berisiko menimbulkan inkonsistensi prosedur dan mengancam prinsip kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum jika dianggap memiliki legitimasi berbeda dari akta koperasi umum. Kesimpulannya, Inpres No. 9/2025 tidak memiliki daya ikat normatif terhadap kewenangan Notaris, tetapi batas antara kebijakan eksekutif dan kewenangan hukum harus dijaga ketat guna menjamin independensi jabatan Notaris. Disarankan agar pemerintah menegaskan batas fungsi Inpres sebagai instrumen koordinatif internal dan memastikan kebijakan tersebut tidak mengintervensi prosedur kenotariatan yang telah diatur oleh undang-undang demi menjaga kualitas akta autentik dan kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2026
