<![CDATA[Tekanan perubahan iklim mendorong berbagai negara mengadopsi mekanisme carbon pricing, termasuk pajak karbon sebagai instrumen pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memberikan landasan hukum penerapan pajak karbon dengan tarif awal Rp30.000 per ton CO₂e. Namun, implementasinya mengalami penundaan berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi pajak karbon di Indonesia dengan mengidentifikasi hambatan utama pada dimensi regulasi, kelembagaan, sistem pemantauan emisi, dan akuntansi karbon. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif dengan metode analisis isi dan analisis komparatif terhadap data sekunder dari regulasi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan literatur ilmiah, hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah mencapai policy readiness namun belum mencapai implementation readiness. Hambatan utama meliputi ketiadaan regulasi pelaksana teknis, lemahnya koordinasi antar lembaga, sistem MRV yang belum optimal, dan belum adanya standar akuntansi karbon nasional. Penelitian ini merekomendasikan percepatan regulasi pelaksana, penguatan sistem MRV, penyusunan standar akuntansi karbon nasional, dan perluasan cakupan sektor secara bertahap.]]>
Copyrights © 2026
