Astrid Faradisty
Universitas Riau

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU SEBAGAI PEMOTONG PPH 21 Astrid Faradisty
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indnesia
Publisher : Prodi Akuntansi FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.603 KB) | DOI: 10.31629/jiafi.v3i1.1584

Abstract

Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, dimana APBN ini digunakan untuk kebutuhan penyelengaraan negara dan pembangunan, terdapat banyak jenis penerimaan pajak salah satunya adalah PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan pasal 21 pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Tiau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya kewajiban hirung, setor dan lapor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja atas saran KPP setempat untuk alasan efektifitas pelaporan SPT Masa PPh 21 akhirnya ditiadakan.
Pemanfaatan potensi lokal buah Nanas untuk meningkatkan perekonomian keluarga di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Meilda Wiguna; Hardi Hardi; Dasrol Dasrol; Sem Paulus Silalahi; Mudrika Alamsyah Hasan; Astrid Faradisty; Isma Mulyani
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 2 (2020): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.2.471-477

Abstract

Bangko Pusako is a sub-district in district Rokan Hilir, Riau. Mostly the native works as palm oil farm workers and pineapple farmer.Regardless, people need the knowledge to manage local potensial through understanding about business they’ll gonna run, the law, and also simple financial report to develop local potensial becoming potensial business.This program (communities devotion) has a goal to enhancing knowledge of society in Bangko Pusako, especially housewife and daughter of palm oil farm worker, about how pineapple fruit is processed as jam and dodol (traditional food of Indonesia) by diversification. Other goals include entrepreneurship foundation, business law, competitiveness analysis of processed pineapple products, and simply financial report’s training in term to manage business processed pineapple product diversification. So that it can improve the economic welfare of the family in the villages in the Bangko Pusako sub-district, Rokan Hilir district. From the results of the program evaluation, there have been several mothers who make pineapple jam and sell it to neighbors based on orders for cake jam and some sell lunkhead pineapple to schools which are packaged in small plastic.
FULL VS PARTIAL MEDIATION: PERAN KRUSIAL KOMUNIKASI FISKUS DALAM MEMEDIASI EMOSI MARAH DAN TAKUT WAJIB PAJAK Astrid Faradisty
Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi Vol 4 No 4 (2025): Jurnal Accounting Unipa
Publisher : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Nusa Nipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan besar bagi penerimaan negara karena adanya persepsi masyarakat bahwa pajak merupakan pengurang kekayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran pengalaman komunikasi dengan fiskus dalam memediasi hubungan antara emosi integral negatif, yaitu marah dan takut, terhadap keputusan kepatuhan pajak individu. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS), data dikumpulkan dari 384 responden melalui kuesioner yang disebarkan secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman komunikasi dengan fiskus memiliki peran krusial sebagai mediator. Secara spesifik, pengalaman komunikasi memediasi hubungan antara emosi marah dan kepatuhan pajak secara penuh (full mediation), yang mengindikasikan bahwa emosi marah hanya akan berdampak pada ketidakpatuhan jika diikuti oleh interaksi komunikasi yang buruk dengan otoritas pajak. Sementara itu, pada emosi takut, pengalaman komunikasi bertindak sebagai mediator parsial (partial mediation), di mana rasa takut terhadap sanksi dapat mendorong kepatuhan secara langsung, namun pengaruhnya menjadi lebih signifikan melalui pengalaman komunikasi yang efektif. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi fiskus untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan komunikasi bagi para fiskus guna mengelola emosi wajib pajak agar tercipta kepatuhan sukarela yang lebih tinggi.
Kesiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Analisis Regulasi, Kelembagaan, dan Sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) Binta Samaratul Qalbi Binta; Nurhasnah; Nurul Raihani Zafira; Trirano Aqiel Usman; Astrid Faradisty; Fajar Odiatma
Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing Vol. 4 No. 1 (2026): Juli
Publisher : Akademi Akuntansi Indonesia Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62194/1gfdnd54

Abstract

Tekanan perubahan iklim mendorong berbagai negara mengadopsi mekanisme carbon pricing, termasuk pajak karbon sebagai instrumen pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memberikan landasan hukum penerapan pajak karbon dengan tarif awal Rp30.000 per ton CO₂e. Namun, implementasinya mengalami penundaan berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi pajak karbon di Indonesia dengan mengidentifikasi hambatan utama pada dimensi regulasi, kelembagaan, sistem pemantauan emisi, dan akuntansi karbon. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif dengan metode analisis isi dan analisis komparatif terhadap data sekunder dari regulasi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan literatur ilmiah, hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah mencapai policy readiness namun belum mencapai implementation readiness. Hambatan utama meliputi ketiadaan regulasi pelaksana teknis, lemahnya koordinasi antar lembaga, sistem MRV yang belum optimal, dan belum adanya standar akuntansi karbon nasional. Penelitian ini merekomendasikan percepatan regulasi pelaksana, penguatan sistem MRV, penyusunan standar akuntansi karbon nasional, dan perluasan cakupan sektor secara bertahap.