<![CDATA[Fenomena perundungan (bullying) di sekolah telah banyak diteliti dari perspektif psikologi dan pendidikan, kajian hukum empiris yang secara spesifik mengukur efektivitas penegakan hukum di sekolah vokasi dengan mengintegrasikan dua kerangka teori besar teori Soerjono Soekanto dan sistem hukum Lawrence M. Friedman masih sangat terbatas, khususnya di konteks Indonesia Timur. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis kesenjangan antara law in books dan law in action dalam penanganan perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo, serta memetakan hambatan penegakan hukum secara berlapis per aktor. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) dengan wawancara mendalam terhadap enam informan kunci penyidik Unit PPA Polda Gorontalo, guru BK, dan tenaga pendidik serta studi dokumentasi regulasi dan data kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional (UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012/SPPA, KUHP, dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015) telah menyediakan kerangka hukum komprehensif, penegakan di lapangan terhambat oleh silent culture, penyelesaian internal tanpa dokumentasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model koordinasi hukum-sekolah berbasis pendekatan restoratif yang dapat diadaptasi untuk konteks sekolah vokasi di kawasan Indonesia Timur.]]>
Copyrights © 2026
