<![CDATA[Pencapaian Fasilitas Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai di Kabupaten Bengkalis hanya mencapai 26,9% dari target 70% pada tahun 2025, disertai dengan peningkatan kasus diare dari 2.188 menjadi 4.702 dalam waktu satu tahun. Kondisi ini mengindikasikan hambatan sistemik terhadap pedoman dan pengawasan TPP yang belum diidentifikasi secara komprehensif, khususnya mengenai integrasi sistem perizinan Online Single Submission (OSS) di wilayah kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab yang menghambat pencapaian program dan merumuskan intervensi kebijakan yang tepat. Studi kasus kualitatif yang menggunakan kerangka siklus pemecahan masalah melibatkan tiga informan yang dipilih secara sengaja. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan tinjauan dokumen, divalidasi menggunakan triangulasi sumber dan data, serta dianalisis secara tematik melalui reduksi data, pengkodean, kategorisasi, identifikasi tema, dan interpretasi yang terintegrasi dengan analisis tulang ikan dan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Temuan ini mengidentifikasi sebelas akar penyebab di enam kategori, menghasilkan enam tema utama: kapasitas sanitasi yang terbatas, tidak adanya instrumen kebijakan formal, kompleksitas perizinan OSS, kendala geografis kepulauan, fasilitas laboratorium yang tidak memadai, dan beban keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Intervensi prioritas tertinggi adalah menerbitkan Surat Edaran Dinas Kesehatan tentang panduan dan pengawasan TPP, sementara penguatan akreditasi laboratorium]]>
Copyrights © 2026
