<![CDATA[Pergeseran modus operandi kejahatan perdagangan orang ke ranah digital melalui online scamming semakin marak di Asia Tenggara dan menghadirkan tantangan serius dalam penegakan hukum lintas negara. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya, efektivitas kolaborasi internasional masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi kualitatif normatif-empiris, berbasis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional serta dokumen resmi. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif untuk menilai efektivitas kolaborasi penegak hukum dalam penanganan kejahatan siber lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Indonesia–Kamboja dalam menangani kasus online scam berindikasi TPPO relatif efektif melalui koordinasi kepolisian, pertukaran informasi, dan pemulangan korban. Namun, penanganan masih menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum, keterbatasan teknologi, dan kesulitan pembuktian digital, sehingga diperlukan penguatan regulasi, kapasitas penegak hukum, dan mekanisme kerja sama internasional yang lebih optimal.]]>
Copyrights © 2026
