Mempertahankan Tradisi, Menegosiasikan Legalitas: Implikasi Regulasi Muadalah Terhadap Izin Operasional Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Di Pesantren Salafiyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror)

Sofwan Manaf (Universitas Darunnajah)
Fahmi Idris (Universitas Darunnajah)
Khoirul Anam (Universitas Darunnajah)

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September

Penelitian ini mengkaji cara sebuah pesantren salafiyah menegosiasikan pengakuan negara melalui jalur muadalah serta dampak rezim penjaminan mutu terbaru terhadap izin operasional dan mutu pendidikannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang disusul Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024 tentang standar mutu pendidikan salafiyah dan Nomor 127 Tahun 2025 tentang sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, untuk pertama kalinya menempatkan lembaga berbasis kitab kuning dalam kerangka akuntabilitas formal, dengan asesmen perdana dijadwalkan pada 2026. Dengan studi kasus kualitatif tunggal di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana disertai triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa jalur muadalah memberikan kepastian hukum dan kesetaraan pengakuan lulusan, namun sekaligus menuntut beban administratif dan dokumentasi yang menekan tata kelola tradisional pesantren. Penelitian ini berargumen bahwa legalitas dan penjaminan mutu tidak dialami sebagai paksaan eksternal semata, melainkan sebagai objek negosiasi kelembagaan yang aktif, ketika pesantren secara selektif mengadopsi struktur formal sembari menjaga tradisi keilmuan dan sanadnya.