<![CDATA[Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tiga landasan hukum dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus truk bertonase berat di kota pekanbaru) serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data mengacu pada model studi kasus Robert K. Yin yang meliputi pencocokan pola (pattern matching), penyusunan penjelasan (explanation building), dan analisis deret waktu (time series analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan substansi kebijakan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal berdasarkan kriteria evaluasi William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Faktorfaktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut antara lain pelaksanaan Operasi ODOL (Over Dimension and Over Loading), adanya rancangan pembentukan Peraturan Wali Kota, belum tersedianya terminal angkutan barang, serta lambatnya respons terhadap pengaduan masyarakat. Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera mengesahkan Peraturan Wali Kota yang lebih teknis, membangun terminal angkutan barang, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar memberikan efek jera kepada pelanggar.]]>
Copyrights © 2026
