<![CDATA[Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia meskipun telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi pemerintah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik content analysis dengan berlandaskan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan undang-undang telah memperkuat perlindungan hukum terhadap anak melalui peningkatan batas usia perkawinan dan berbagai kebijakan pendukung pencegahan perkawinan anak. Namun, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, mekanisme dispensasi kawin, serta koordinasi antarinstansi.]]>
Copyrights © 2026
