Al-Azhar Islamic Law Review
VOLUME 1 NOMOR 1, 2019

Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara

Zulkifli Aspan (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
Ariani Arifin (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
Anshori Ilyas (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
Ahsan Yunus (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

Article Info

Publish Date
10 Jan 2019

Abstract

Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.

Copyrights © 2019




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Al-Azhar Islamic Law Review
Website

Abbrev

ailrev

Publisher

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

Subject

Description

The aims of the Al-Azhar Islamic Law Review is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Islamic Jurisprudence ...