cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aswar
Contact Email
aswar@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285398358467
Journal Mail Official
aswar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Tamangapa Raya III, No. 16, Antang
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Azhar Islamic Law Review
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa
ISSN : 26547120     EISSN : 26566133     DOI : 10.37146/ailrev
Core Subject :
The aims of the Al-Azhar Islamic Law Review is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Islamic Jurisprudence (fiqh); Private Law; Criminal Law (fiqh jinayah); Islamic Philosophy; Islamic Legal Policy; Administrative Law; Constitutional Law.
Arjuna Subject : -
Articles 66 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengangkatan Anak dengan Alasan Stimulasi Kehamilan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Sri Tantini; Adi Wijaya
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 6 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There is a belief in society that adopting someone else's child can provoke or stimulate pregnancy for wives who have been waiting for a pregnancy for a long time. This is an issue of whether it is in line with Islamic law and positive law which regulates child adoption. This research method is a field study with a type of empirical normative legal research. Based on the research results, it can be concluded that the adoption of children for reasons of stimulation in Kel. Nambo Lempek does not conflict with the rules of Islamic law, however, if we look at it from positive law, in this case the child protection law, which explicitly states that the purpose of adopting a child or the motivation for adopting a child can only be carried out in the best interests of the child. Mengangkat anak dari orang lain dengan maksud menstimulasi kehamilan pada istri yang sudah lama menanti kehamilan menjadi kepercayaan pada suatu masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi persoalan yakni tentang keselarasan dengan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur terkait pengangkatan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dengan alasan stimulasi di Kel. Nambo Lempek tidak bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari hukum positif dalam hal ini undang-undang perlindungan anak yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangakatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
Integrasi Kelompok Nasionalis dan Agamis: Sebuah Desain dalam Pemilihan Presiden di Indonesia Siti Fatimatuzzahroh; Ramadhan Siddik Pane
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 6 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The integration of nationalist and religious groups in the context of the presidential election in Indonesia emerged after the 1998 reform. The integration study focused on the interest groups behind the combination. So that studies that examine the implications and images of nationalist and religious integration in this context can be complemented by this research. This study aims to answer the academic question of how the design of the combination of President and Vice President is ideal in post-reform Indonesia. So to answer this question, this research was assembled using qualitative methods with secondary data in the form of analysis of the 2019 Presidential election. The data obtained by the document study method is analyzed by qualitative data analysis methods. This research reveals that the design of nationalist and religious integration within the framework of the presidential election only emerged after the reform in 1998. There have been three times that Indonesia's leadership has been characterized by a combination of nationalist and religious. Presidents Abdurrahaman Wahid and Megawati, Megawati and Hamzah Haz, and Joko Widodo and Ma'ruf Amin. This research shows the ideal design for winning today's Presidential election is the integration of nationalists and religious. Integrasi kelompok nasionalis dan agamis dalam konteks pemilihan Presiden di Indonesia muncul pasca reformasi tahun 1998. Kajian integrasi tersebut terfokus pada kelompok kepentingan yang ada di belakang kombinasi tersebut. Sehingga kajian yang meneliti implikasi dan gambaran integrasi nasionalis dan agamis dalam konteks tersebut dapat dilengkapi dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan akademik bagaimana desain kombinasi Presiden dan Wakil Presiden ideal di Indonesia pasca reformasi?. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini dirangkai menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder berupa analisis terhadap pemilihan Presiden tahun 2019. Data yang diperoleh dengan metode studi dokumen tersebut di analisis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa desain integrasi nasionalis dan agamis dalam kerangka pemilihan Presiden baru muncul pasca reformasi tahun 1998. Terdapat tiga kali kepemimpinan Indonesia diwarnai dengan kombinasi nasionalis dan agamis. Presiden Abdurrahaman Wahid dan Megawati, Megawati dan Hamzah Haz, serta Joko Widodo dan Ma`ruf Amin. Penelitian ini menunjukkan desain ideal untuk memenangkan pemilihan Presiden dewasa ini adalah integrasi nasionalis dan agamis.
Dualisme Pengaturan Pelanggaran Berat HAM dalam KUHP dan UU Pengadilan HAM Terhadap Prinsip Kepastian Hukum Ely Dasnawati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 6 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement mechanisms related to violations of human rights have been regulated according to the provisions of Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts which specifically regulates serious violations of Human Rights. However, in 2023, there will be Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which has reformed the national criminal regulations which still adopt the laws inherited from the colonial Dutch East Indies. This of course raises a question, what is the position of the rules regarding the mechanism for resolving serious human rights violations regulated in the Human Rights Courts Law and the Criminal Code Law regarding the principle of legal certainty.This article aims to see how legal certainty is regarding serious violations of human rights in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is a qualitative research method with descriptive analytical research characteristics. This article presents arguments based on literature data to form conclusions. The research results have not achieved the principles of legal certainty in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code is due to the fact that there are different regulatory mechanisms for resolving serious violations of human rights with other laws that regulate the same substance. Mekanisme penegakan hukum terkait pelanggaraan hak asasi manusia telah diatur menurut ketentuan UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang secara spesifik mengatur mengenai pelanggaran berat HAM. Namun demikian di Tahun 2023, terdapat UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah mereformasi aturan pidana nasional yang masih mengadopsi hukum peninggalan kolonial hindia belanda. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana kedudukan aturan terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang diatur dalam UU Pengadilan HAM dengan UU KUHP terhadap prinsip kepastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepastian hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis tulisan ini memaparkan argumentasi berdasarkan data-data kepustakaan untuk menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan belum tercapainya prinsip-prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebabkan ada mekanisme pengaturan yang berbeda dalam penuntasan pelanggaran berat HAM dengan UU yang lain yang sama-sama mengatur subtansi yang sama.
Deskripsi Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Faturohman Faturohman; Irwanto Irwanto; Rt. Septia Ningsih
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 6 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the juridical analysis of sexual violence from the legal perspective that applies in Indonesia. The crime of sexual violence in criminal law, in the criminal justice mechanism for dealing with sexual harassment behavior. Sexual harassment is the mildest but most frequent form of sexual violence. Many victims do not receive a sense of justice because so far there has been no strict regulation regarding sexual harassment in Indonesian criminal law. By using normative juridical research methods, and equipped with an in-depth approach to criminal law policy. The results obtained from writing this article are that the regulation of criminal law regarding sexual harassment is included as a crime of decency in general. In enforcing criminal law against sexual harassment in the criminal justice system process in Indonesia, the police, prosecutors and judges are involved, so its implementation still faces technical, juridical problems, especially the problem of evidence, in addition, the underlying thinking of law enforcement officials is still dogmatic normative juridical. Sexual harassment is carried out using Articles 281 to 294 of the Criminal Code, where the definition of acts that violate decency and obscene acts is returned to the feelings of decency of the local community and places the element of the victim's dislike as the most important element for the law to be enforced in Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai analisis yuridis kekerasan seksual dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana, dalam mekanisme peradilan pidana untuk menangani perilaku pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling ringan tetapi paling sering terjadi. Banyak korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan karena sejauh ini belum ada pengaturan yang tegas tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan metoda penelitian yang bersifat yuridis normatif, serta dilengkapi dengan pendalaman pendekatan kebijakan hukum pidana. Diperoleh hasil dari penulisan artikel ini, bahwa pengaturan hukum pidana mengenai pelecehan seksual dimasukkan sebagai tindak pidana kesusilaan secara umum. Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan kepolisian, kejaksaan dan hakim, sehingga pelaksanaannya masih menghadapi problema teknis secara yuridis terutama masalah pembuktian, di samping itu yang melandasi pemikiran para aparat penegak hukum masih yuridis normatif dogmatik. Pelecehan seksual dilakukan dengan menggunakan Pasal 281 hingga 294 KUHP yang mana definisi perbuatan melanggar kesusilaan dan perbuatan cabul dikembalikan kepada perasaan kesusilaan masyarakat setempat dan menempatkan unsur ketidaksukaan korban sebagai unsur terpenting untuk dapat ditegakkannya hukum di Indonesia.
Konsep Keluarga Berencana dalam Tinjauan Hukum Islam Arsul Arsul; Aswar Aswar; Naelah Nur Sofiah
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 6 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study was conducted to learn; (1) Review of the concept of family planning. (2) Review of Islamic law regarding the concept of family planning. The study is a library research using the qualitative descriptive. method used in this study is the normative based juridical approach with data colletion techniques wetting trough the stages of identification, classification, veryfing, analysis and deduction. The data obtained the are two primary and secondary data. Primary data collected from Quranic verses and hadith. Secondary data is obtained from some decuments, journals, scripts and related articles. The results of the study indicate that: (1) family planning aims to regulate the number or spacing of children born between husband and wife. The implementation of family planning is known in 2 ways, namely planning parenthood or tanzhim al-nasl which regulates birth spacing, the second is birth control or tahdid al-nasl which limits births. The contraceptive method is indistinguisted by 2 types of traditional contraception namely the method without tools. The second is modern contraception which is carried out with special tools. (2) One of the efforts of the Indonesian goverment in dealing with population is to form the BKKBN. (3) The implementation of family planning in Islam is judgedbased on its objectives namely to manage birth distance (tanzhim al-nasl), not to restrict the number of births (tahdid al-nasl). The method of contraception in Islam is distinguished by the benefits and harms obtained from its use. Islam will prioritize less harmful method such as traditional contraceptive methods. However, seeing its lower effectiveness, with the magnitude of the harm that will occur when the birth arrives, it is permissible to use other methods while maintaining the rules of the sharia. The implication of this study is: (1) for the government to keep trying to mountain and ensure that every citizen is in a better condition in terms of education, health, economy and others. (2) For society it is supposed to be more considerate and considerate of the child she will give birth ti and thus be more beneficial to her, the state and religion. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui (1) Tinjauan umum konsep keluarga berencana (2) Tinjauan hukum Islam tentang konsep keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui tahap identifikasi, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. Data-data yang diperoleh ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari ayat Al-Quran dan Hadis. Data sekunder didapatkan dari beberapa dokumen, jurnal, skripsi dan artikel yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga temuan. Pertama, Keluarga Berencana (KB) atau family planning bertujuan untuk mengatur banyaknya jumlah atau jarak kelahiran anak antara pasangan suami dan istri sementara pelaksanaan keluarga berencana dikenal dengan 2 cara yaitu, (1). Planning Parenthood atau tanzhim al-nasl yang mengatur jarak kelahiran, yang (2). Birth Control atau tahdid al-nasl yang membatasi kelahiran. Adapun metode kontrasepsi dibedakan dengan 2 jenis (1). Kontrasepsi trasdisional yaitu metode tanpa alat. (2). Kontrasepsi modern yang dilakukan dengan alat khusus. Kedua., Usaha pemerintah Indonesia dalam menghadapi kependudukan salah satunya adalah dengan membentuk BKKBN. Ketiga, Praktek KB dalam Islam dihukumi berdasarkan tujuannya, yaitu untuk mengatur jarak kelahiran (tanzhim al-nasl) bukan untuk membatasi jumlah kelahiran (tahdid al-nasl). Adapun metode kontrasepsi dalam Islam dibedakan dengan manfaat dan mudarat yang didapatkan dari pemakaiannya. Islam akan lebih mengutamakan yang lebih sedikit mudaratnya seperti metode kontrasepsi tradisional. Namun melihat efektifitasnya yang lebih kecil, dengan besarnya mudarat yang akan terjadi ketika kelahiran itu tiba maka dibolehkan memakai metode lain dengan tetap menjaga aturan syariat.
Tinjauan Filosofis Sumber Hukum Islam dan Peranannya dalam Mendukung Transaksi Pasar Modal Syariah Indonesia Mukhlis Lubis; Zaimmudin Asmawi; Mohamad Anton Athoillah
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 5 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article seeks to explore how the wisdom of tasyri' is able to moderate the understanding of the sources of Islamic law related to Islamic securities transactions in the Indonesian Capital Market using Ali Ahmad al-Jurjawi's framework in his book; hikmatu at-tasyri' wa falsafatuhu. This article arrives at a thesis that the sources of Islamic law, both naqli and aqli, especially those related to Islamic securities transactions in the Indonesian Capital Market, are full of wisdom and sharia values that improve relationships to God and relationships between fellow humans. This thesis - at the same time - is considered a novelty of this paper, because previous research conducted by Ali Ahmad al-Jurjawi did not elaborate on the wisdom of tasyri' contained in the moderation of understanding the sources of Islamic law related to Islamic securities transactions in the Indonesian Capital Market. This can be seen from two important things. First, the wisdom of tasyri' related to Islamic securities transactions in the Indonesian Capital Market can be identified, codified and practiced through the movement of moderation in understanding the sources of Islamic law. Second, the wisdom must contain the value of maslahat in general and keep many parties, both corporations and individuals, from the potential for harm or large losses due to not responding to economic movements and technological developments as well as market needs, so that capital market laws, compilations of sharia economic law, financial services authority regulations, and fatwas are made to respond to these interests.
Tradisi Mitong Dedinan dalam Perkawinan di Desa Aengtontong Sumenep Madura Perspektif Maqashid Syariah Ahmad Fauzul Adhim; Mif Rohim Noyo Syarkun; Wulida Ainur Rofiq
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 5 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the methods and implementation of mitong dedinan in marriages of the people of Aengtongtong Village, the maqasid al-shariah view of the mitong dedinan tradition, and the results of marriages based on the mitong dedinan tradition. This study uses a qualitative research approach using an anthropological approach, namely to study behavior that has occurred repeatedly and is continuously carried out which is studied through the perspective of maqashid al-shariah. This aims to find out more deeply and obtain data and information about this tradition which is still being carried out today. Based on this research, it was found that the people of Aengtongtong village can be sure that when they are going to carry out a marriage, beforehand they will go to the dukun manten with the aim that they will have an auspicious day to carry out the marriage. From the analysis conducted by the author, there are three factors underlying the practice of dedinan namely, 1) safety, 2) psychological, 3) preservation of tradition. In the perspective of maqashid al-shariah, marriage rites are included in the maslahah tahsiniyat (tertiary) category. This tradition contains the value of the request as well as the results of marriage from this tradition, the majority of the people do not experience separation (divorce).
Tinjauan Hukum Islam, Hukum Internasional dan Perundang-Undangan tentang Pelaku Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT) Abd. Raziq; Jumadil; Arsul Maddupe; Safaruddin
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 5 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out the views of Islamic law, international law, and legislation regarding the law of LGBT actors in the type of literature research using a normative juridical approach. The source of data used in this study is primary data collected by reading official documents such as the Al-Qur'an, Hadith, Fiqh, and national and international laws and regulations. Data collection techniques through documents such as the Al-Qur'an and Hadith as well as laws and regulations. The view of Islamic law towards LGBT is that the law is unlawful because it violates human nature, the punishment is the same as for adultery, although some scholars punish Ta'zir (submitted to the government). "According to international law, although many countries reject the existence of LGBT groups, PPB strictly stipulates positive laws for LGBT actors by providing protection for LGBT people for human rights reasons. The legislation regulates LGBT through the Criminal Code which was passed by the DPR on December 6, 2022, Article 414 and Article 411 concerning same-sex obscenity, Article 411 paragraph (1) has the potential to ensnare LGBT people. However, the criminal threat can only be applied if there are parties who complain or because this article like a complaint offense. The maximum penalty is one year's imprisonment. The Criminal Code does not provide criminal threats against lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) groups.
Tinjauan Yuridis Penggunaan Prinsip De Minimis Pada Sengketa Desain Industri antara Ventela dengan Vans Rianda Dirkareshza; Prisca Dwi Maylinda; Muhammad Fathan Aliqa El Mubarok
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 5 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industrial design is an applied art where the aesthetics and usability of an item are perfected. Design work is considered intellectual property because it is the product of the designer's thoughts and creativity so the copyright is protected by the government through Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design. This paper will discuss the use of the de minimis principle in the Industrial Design Law as well as the form of violation of Ventela's industrial design against Vans based on the De Minimis principle. This research is a type of normative juridical research, with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the discussion that has been carried out in this paper, it is concluded that in the de minimis principle there are known factors that are usually considered by courts in applying the De Minimis doctrine, where these factors consist of the size and type of loss as well as the intention of the perpetrator. Even the industrial design dispute that occurred between Ventela and Vans shoes still has differences and the De Minimis principle can be applied because it fulfills the factors that become the parameters for the application of the De Minimis principle. Thus it is necessary to accommodate the De Minimis principle in the industrial design law as a solution to this problem.
Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Bawah Umur Reza Artanasia; Abdul Rahman Sakka; Abdul Salam
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 5 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was conducted with the aim of knowing, the causes of underage marriage during the covid-19 pandemic in the Ujung Bulu sub-district, Bulukumba Regency, the role of the religious affairs office in preventing underage marriage during the Covid-19 pandemic in the Ujung Bulukumba sub-district. This research is a field research using descriptive qualitative method. The approach used in this research is a normative and empirical juridical approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. There are two data obtained in this study, namely primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the head of the religious affairs office in the Ujung Bulu sub-district, the head of the KUA in the Ujung Bulu sub-district, the KUA extension in the Ujung Bulu sub-district, the service administration staff, the KUA operator staff in the Ujung Bulu sub-district, as well as some people who have underage marriages. while secondary data is data arranged in the form of documents. The results of this study indicate that (1) the cause of underage marriage during the covid-19 pandemic in the Ujung Bulu sub-district is caused by several factors, namely, promiscuity, economic limitations, the influence of customs (habits. (2) the role of KUA in preventing cases of marriage under During the covid-19 pandemic in Ujung Bulu sub-district, there was an MOU (Cooperation) with schools by socializing with school children in Ujung Bulu sub-district regarding their right to learn at their age, as well as outreach to the community through the pulpit, ta'lim assembly, and implement work programs from the Bulukumba Regency Ministry of Religion (KEMENAG) office in the form of school age guidance and work together with local governments such as (police, sub-district, village heads and health centers in terms of minimizing (preventing) the occurrence of underage marriages that occur in the Ujung Bulu sub-district, Kabupaten Bulukumba.

Page 1 of 7 | Total Record : 66

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 1, 2026 VOLUME 7 NOMOR 2, 2025 VOLUME 7 NOMOR 1, 2025 VOLUME 6 NOMOR 2, 2024 VOLUME 6 NOMOR 1, 2024 VOLUME 5 NOMOR 2, 2023 VOLUME 4 NOMOR 2, 2022 VOLUME 4 NOMOR 1, 2022 VOLUME 3 NOMOR 2, 2021 VOLUME 3 NOMOR 1, 2021 VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 VOLUME 1 NOMOR 1, 2019 More Issue