<![CDATA[Pelecehan seksual pada transportasi publik Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dan dapat mengancam rasa aman serta kenyamanan penumpang, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada transportasi KRL menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya pencegahan pelecehan seksual dalam mewujudakan transportasi publik yang aman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi terhadap bahan hukum prime, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di KRL telah diatur dalam berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya optimalnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta bekum maksimalnya mekanisme penanganan dan pelaporan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan fasilitas keamanan seperti CCTV dan petugas keamanan, penguatan sistem pelaporan korban yang mudah diakses, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan tanggung jawab penyelenggara jasa perkeretaapian dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh pengguna KRL.]]>
Copyrights © 2026
