Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat PESHUM
Anisa Hermawati
Universitas Pelita Bangsa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sinergi Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Aktor Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Anisa Hermawati; Sarman Sarman; Harinanto Sugiono
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5824

Abstract

The synergy between civil society organizations and the government as actors in environmental law is crucial for the enforcement and protection of environmental law in Indonesia. In the context of increasing environmental issues, active public participation becomes a vital element in monitoring, reporting violations, and advocating for environmental policies. This study aims to analyze the role and forms of synergy between civil society organizations and the government in efforts to protect and manage the environment in Indonesia. The research method employed is normative juridical, which involves legal research conducted through the study of literature or secondary sources. In this library research method, the author uses secondary data obtained from legal literature. The approach used is the statutory approach. This study examines the roles of each actor, the cooperation mechanisms established, and the challenges faced in their implementation
Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban AMDAL dalam Kegiatan Usaha Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Dian Utari; Anisa Hermawati; Alwan Al Buseheri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18125

Abstract

Perubahan pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu isu penting dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk based approach), kewajiban penyusunan AMDAL tidak lagi diberlakukan terhadap seluruh kegiatan usaha, melainkan hanya bagi kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan investasi, namun menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kewajiban AMDAL melalui sistem perizinan berbasis risiko memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha, tetapi berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup. Selain itu, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, efektivitas pengawasan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi agar perlindungan lingkungan hidup tetap sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Meningkatkan Legal Awareness Karyawan dalam Hubungan Industrial pada PT. Arah Rezeki Berkah Dian Utari; Anisa Hermawati; Arifin Arifin; Christa Dian Pratiwi; Zhafira Dwi Maharani Bawono
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 3 (2026): September
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i3.1099

Abstract

Rendahnya tingkat kesadaran hukum (legal awareness) karyawan terhadap aspek hukum ketenagakerjaan masih menjadi salah satu tantangan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kondisi ini juga ditemukan pada PT. Arah Rezeki Berkah, di mana sebagian karyawan belum memahami secara optimal hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perubahan regulasi ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memengaruhi stabilitas hubungan kerja di perusahaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum karyawan melalui penyuluhan hukum ketenagakerjaan. Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan mitra, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, pembahasan studi kasus, serta penyusunan media edukasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman karyawan mengenai hak dan kewajiban pekerja, perlindungan hukum dalam hubungan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, media edukasi yang disusun dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk budaya sadar hukum, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang lebih harmonis dan berkelanjutan.
Co-Authors Alwan Al Buseheri Arifin Arifin Christa Dian Pratiwi Dian Utari Harinanto Sugiono Sarman Sarman Zhafira Dwi Maharani Bawono