Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah instrumen penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun dan dilaporkan melalui aplikasi e-Master. Sejak perubahan alur penyusunan SKP tahun 2026 melalui penambahan fitur Indikator Kinerja Individu (IKI), Key Performance Indicator (KPI), dan Aktivitas Harian, ditemukan indikasi kesenjangan pemahaman pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala tersebut ditinjau dari empat faktor implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis Miles dan Huberman (1994) serta triangulasi sumber antara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kendala tersebut bersumber pada ketiadaan panduan tertulis yang diperbarui sejak tahun 2016. Akibatnya, pemahaman pegawai bergantung pada sosialisasi yang hanya berlangsung satu kali, kesenjangan pemahaman pegawai karena tingkat pemahaman yang berbeda dan tidak didukung media pembelajaran mandiri, beban pendampingan menumpuk pada fasilitator tertentu, dan diperberat oleh terpusatnya wewenang perbaikan teknis di BKD Provinsi Jawa Timur yang membuat waktu penyelesaian kendala tidak pasti. Sementara itu, faktor disposisi tidak menunjukkan kendala serius karena implementasi tetap berjalan berkat komitmen personal pelaksana. Temuan ini menegaskan urgensi pembaruan panduan tertulis, dilengkapi media visual seperti video tutorial, untuk mendukung pembelajaran mandiri pegawai.
Copyrights © 2026