PROBLEMATIKA INKONSISTENSI NORMA HUKUM DALAM PENGATURAN DISPENSASI KAWIN ANAK

Irwansyah Irwansyah (Universitas Iskandar Muda)

Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
Vol. 18 No. 3 (2026): September (Special Issue)

Penelitian ini menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik pemberian dispensasi kawin. Meskipun secara normatif terdapat regulasi seperti UU Perkawinan dan Perma No. 5 Tahun 2019, implementasinya di pengadilan masih dipenuhi inkonsistensi dan minim tolok ukur yang jelas. Hakim memiliki diskresi yang terlalu luas tanpa panduan objektif, sementara anak sering kali tidak mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial yang memadai. Praktik ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan antara hukum dan realitas sosial, tetapi juga menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin hak anak sebagai kelompok   rentan. Perlindungan hukum bagi anak masih harus diperkuat melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemberian dispensasi kawin. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif guna mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum dan realitas sosial di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan, kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemberian dispensasi kawin berdampak serius terhadap perlindungan anak. Lemahnya implementasi Perma No. 5 Tahun 2019, ketiadaan tolok ukur objektif, dan dominasi nilai budaya menyebabkan diskresi hakim berlebihan serta keputusan yang bias dan tidak adil, terutama bagi anak perempuan. Putusan cenderung administratif tanpa memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak. Negara belum optimal menjalankan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak". Diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan kapasitas hakim, serta pelibatan tenaga ahli untuk menjamin perlindungan hukum anak secara utuh dan konsisten. Diperlukan harmonisasi regulasi antarlembaga, pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan, serta mekanisme evaluasi berkala guna memastikan bahwa setiap dispensasi kawin benar-benar diberikan berdasarkan kepentingan terbaik anak dan prinsip keadilan.