cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fariz Al-Hasni
Contact Email
al.ihkam@uinmataram.ac.id
Phone
+6285934327883
Journal Mail Official
al.ihkam@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Berugak Journal, Jln. Pendidikan No. 35, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 20881169     EISSN : 27146391     DOI : https://doi.org/10.20414/alihkam
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ihkam Journal is one of the Faculty Sharia journals of the Departement Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Islam Negeri Mataram, which intensely tries to respond, criticize, and comprehensively analyze related issues in contemporary Islamic Family Law from various scientific perspectives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 122 Documents
 1   2   3   4   5 
KEKERASAN DOMESTIK TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Nisfawati Laili Jalilah
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.29 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v9i01.1152

Abstract

Masalah kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak sejatinya telah berlangsung lama. Namun, masalah ini tidak pernah menjadi domain publik. Hal ini disebabkan karena masalah kekerasan domestic dianggap sebagai masalah privat, yang umumnya terjadi dalam keluarga inti. Faktor agama yang kuat serta relasi social dan budaya dalam masyarakat Indonesia, mengakibatkan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung dibiarkan menguap dalam ruang tertutup keluarga. Hal ini juga disebabkan oleh keyakinan bahwa mengungkapkan masalah keluarga kepada orang lain sebagai hal yang tabu dibicarakan dengan orang lain. Ini menyebabkan semakin meningkatnya laopran kasus kekerasan domestic terhadap perempuan dan anak. Pada tingkat nasional, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat hampir 400% dalam kurun waktu 2001-2006.Hal yang sama terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian yang bersetting di Lombok Timur ini mencoba untukmengupas fenomena kekerasan perempuan. dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, dalam hal ini menggunakan pendekatan yang mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 2004. Penelitian ini menghasilkan temuan yang berupa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan domestik perempuan dan anak, yaitu Masalah keuangan atau ekonomi, Masalah anak, cemburu, salah paham, mau menang sendiri, tidak dapat menahan nafsu dan emosi, mabuk, ada wanita atau laki-laki lain (WIL dan WIL), masalah orang tua, dll. Hubungan atau relasi antara korban dengan pelaku ketika kekerasan itu terjadi yaitu lebih banyak dilakukan orang-orang terdekat atau di lingkungan keluarga, seperti suami istri, orang tua serta keluarga lannya.
PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENANGGUNGAN HUTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS, (STUDI KASUS DI DESA GONJAK KEC. PRAYA LOMBOK TENGAH) Halimah Halimah
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.559 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v9i01.1153

Abstract

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah praktik penanggungan hutang pewaris oleh ahli waris di desa Gonjak, dan pandangan tokoh agama terhadap praktik penanggungan hutang pewaris. Realita praktik penanggungan ini masih ada yang tidak sesuai dengan syari’at hukum Islam karena masih ada para ahli waris yang membayar hutang pewaris dengan menggunakan harta pribadi ahli waris, dengan begitu para ahli waris berkesempatan untuk bisa mendapatkan harta pewaris yang ada. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber datanya adalah data primer melalui interview warga dan tokoh agama, dan data sekunder melalui library research yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik penanggungan hutang pewaris oleh ahli waris pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat penanggungan (kafalah). Namun praktik yang dilakukan di masyarakat Gonjak masih belum terlaksana sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pandangan para tokoh agama ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tokoh agama yang membolehkan mengatakan bahwa praktik penanggungan hutang pewaris di desa Gonjak ini dibolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat penanggungan (kafalah), Sementara pandangan tokoh agama yang tidak membolehkan mengatakan bahwa pembayaran yang ditunda-tunda bagi orang mampu itu tidak diperbolehkan karena awalnya berniat untuk menolong pihak yang berhutang (pewaris). Kedua, jika ahli waris berniat membantu dengan mengharapkan untuk mendapatkan sebagian harta pewaris maka itu tidak dibolehkan karena itu bukan termasuk sifat tolong menolong melainkan ingin mendapatkan keuntungan.
KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ADAT KEWARISAN MASYARAKAT DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH Lalu Junaidi
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.495 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v9i01.1154

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum kekeluargaan, karena ruang lingkup pembahasannya menyangkut tentang proses pelaksanaan pengalihan harta benda orang yang sudah meninggal kepada anggota keluarga yang masih hidup. Dalam pembagian harta warisan banyak bentuk hukum yang mengaturnya, seperti halnya hukum Islam, hukum positif dan hukum adat yang berkembang di kalangan kehidupan masyarakat. Hukum yang digunakan masyarakat Desa Mangkung lebih dominan memilih hukum adat ketimbang hukum-hukum lainnya. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pelaksanaan adat kewarisan masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dan mengapa masyarakat Desa Mangkung lebih memilih menggunakan hukum adat dalam melakukan pembagian harta warisan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang secara langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan sebuah pengamatan tentang fenomena-fenomena yang diteliti di lokasi penelitian didukung dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh pelaku di lokasi penelitian baik dari segi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa, pembagian harta warisan yang sifatnya terbagi hanya diberikan kepada ahli waris anak laki-laki, dan harta warisan yang sifatnya tidak terbagi hanya diberikan kepada ahli waris laki-laki paling kecil untuk dimiliki secara pribadi. Sedangkan anak perempuan hanya diperbolehkan membawa harta yang ada di anggota badan, seperti kalung, cincin dan giwang yang tidak termasuk dalam harta bersama dalam keluarga, melainkan hak milik pribadi secara sah. Ada beberapa alasan masyarakat Desa Mangkung menggunakan hukum adat dalam melakukan pembagian harta warisan diantaranya, karena masyarakat setempat hanya bisa mengikuti kebiasaan masyarakat sebelumnya, dan masyarakat Desa Mangkung lebih memilih untuk menempuh jalan penyelesaian yang lebih cepat dengan cara musyawarah dan mufakat untuk memperoleh kesepakatan antara sesama ahli waris demi kebaikan dalam upaya menghindari perselisihan dalam hubungan keluarga.
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KARENA OVERMACHT (STUDI DI WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA FINANCE MATARAM) Lalu Indra Wijaya
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.232 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v9i01.1155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Karena Overmacht, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Akibat Overmacht di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Mataram. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang oleh PT. Wom Finance Kota Mataram Dilakukan Melalui beberapa Prosedur/Tahapan, penugasan Remidial Field dan Dept Collector sampai dengan pemberian fasilitas sebagai solusi bagi para konsumen (penerima fasilitas). Terkait dengan proses eksekusi ini, pengambilan yang dilakukan oleh Dept Collector (DC) ini tidak membedakan penyebab terjadinya kredit macet, baik itu karena wanprestasi maupun karna overmacht, karena Remedial Field dan Dept Collector (DC) setelah menerima penugasan dari remedial di atas langsung mendatangi alamat yang ada dalam data remedial card untuk mengambil kembali barang jaminan untuk dilakukan penarikan. Berdasarkan keterangan dari Litigation Dept. Head PT. WOM Finance Cabang Mataram, hambatan yang seringkali dialami adalah ketika barang jaminan sudah berpindah tangan, tanpa persetujuan tertulis dari PT. WOM Finance Kota Mataram.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN Putra Halomoan HSB
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.712 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v9i01.1159

Abstract

Artikel ini membahas tentang ruang lingkup pengangkutan termasuk definisi pengangkutan, objek dan pihak pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan sifat dan tujuan pengangkutan serta kaitannya dengan penumpang dan barang angkutan, serta membahas tentang sanksi kerugian. Serta pertanggungjawaban pengangkutan ketika terjadi kerusakan serta kehilangan barang penumpang yang disebabkan kelalaian pihak pengangkut, dan batasan batasan yang termasuk dalam tanggungjawab pengangkutan. Dimana terdapat beberapa jenis-jenis pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pengangkut yakni pertanggungjawaban pengangkutan dilihat dari kesalahan dan kelalaian, pertanggungjawaban karena praduga dan pertanggungjawaban mutlak. Selanjutnya berbicara tentang hak dan kewajiban para pihak.
BID'AH IN HIGHLIGHTS OF FIQH Musawar Musawar
Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 11 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.673 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v11i1.2113

Abstract

This paper seeks to analyze the term "Bid'ah" which at this time is always used as a basis for justifying an act, whether the act appears good, whether it is included in customary culture, and so on. Therefore, social divisions often occur which have a negative impact in the midst of community life. Even because of the importance of this discussion, some scholars' included it in theological issues (aqidah). This means that knowledge about heresy is in line with the problem of faith that must be known by someone and this results in many people blaming each other, even people who disbelieve each other when someone does an act of "heresy". Therefore, knowing which actions and when are called "heresies" becomes important so that one will be careful in doing an act, because a person who commits heresy, then he has tried to oppose Shari'a. However, an important thing to note is understanding comprehensively about the concept of bid'ah, so that people are not trapped in the concept because if a person is trapped he becomes supported in it. This will result in a tight shari'ah. Instead, people feel free and separated from the concept of heresy, then they have ignored the signs of the heresy concept itself. From this, a complete understanding of bid'ah becomes urgency. The author tries to write it with a library research approach by collecting data related to the term "bid'ah".
MARRIAGE IN DIFFERENT RELIGIONS: BETWEEN TEXT AND CONTEXT Khairul Hamim
Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 11 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.142 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v11i1.2114

Abstract

The rapid development of the era, marked by the advancement of science and technology, has given ample scope for the creation of a very dynamic plural society. Inter-human interaction, whether religious or non-religious, is unavoidable, including marriage. Many people in the modern world are currently married to unbelievers. This phenomenon often raises questions in the community about whether or not someone can marry someone with different faith (religion)? For this reason, this paper seeks to provide answers by expressing various explanations and opinions from scholars.
ACCURATE THE DIRECTION OF QIBLA MOSQUE IN THE ISLAND OF A THOUSAND MOSQUES USING THEODOLITE Ani Wafiroh
Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 11 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.653 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v11i1.2117

Abstract

Lombok Island is famous for its Thousand Islands mosque. This is because on the island of Lombok there are very many mosques, almost every neighborhood (RW) has a mosque and it is not uncommon to find 2 large mosques facing or next to each other. Of the many mosques on the island of Lombok, there are several mosque buildings facing west, and there are also facing west leading north. This shows the difference in Qibla direction, so the need for calculations and re-measurements.
CONTRIBUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIAN LEGAL POLITICS Murdan Murdan
Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 11 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.01 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v11i1.2119

Abstract

Some Indonesian people assume that Legal Policy is not much different from the politicization of law, and some other people conclude that legal policy is the political domination of the law. This view or conclusions about legal policy is high mistake or fault. In the context of Indonesian legal science, the legal policy in the direction of legal policy issued officially by the state and all its attributes to achieve the country or state goals. So, what the mean about the legal policy on Islamic law? The meaning of Islamic LegalPolicy is the contribution of Islamic Law in various legal developments in Indonesia, which aims to help realize or achieve the objectives of the implementation of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This paper will discuss and present descriptions of the concepts of Islamic LegalPolicy in Indonesia and the contribution of Islamic Law in the development of Indonesian national Law, which is oriented towards efforts to realize the ideals and objectives of the establishment of the Indonesian Law.
DIVERSI CONCEPT IN COMPLETION OF CHILDREN'S CRIMINAL CASE Nisfawati Laili Jalilah
Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 11 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.823 KB) | DOI: 10.20414/alihkam.v11i1.2120

Abstract

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally by human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination. Related to this, in resolving child criminal cases, the Criminal Justice Act (UUPPA) emphasizes that the concept of Restorative Justice or Diversity must be used, namely the transfer or transfer of the judicial process to an alternative process of settlement of the case, namely through deliberation or mediation. The purpose of diversion is to prevent children from detention, avoiding labeling children as criminals, preventing the repetition of criminal acts committed by children, so that children are responsible for their actions, carrying out interventions needed for victims and children without having to go through a formal process. Avoiding children from following the justice system process, and keep children from the negative influence and implications of the justice process.Implementation of application of diversion in the juvenile criminal justice system is carried out at the level of investigation, prosecution, and case examination in district courts. The diversion process is carried out through deliberation by involving children and their parents/guardians, social counselors, and professional social workers based on a restorative justice approach. The results of the Diversion agreement can take the form of, inter alia; peace with or without compensation, restitution in the event of a victim, medical and psychosocial rehabilitation, participation in education or training at an educational institution or LPKS no later than 3 (three) months; or community service for a maximum of 3 (three) months.

Page 1 of 13 | Total Record : 122

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2024): Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Desember Vol. 16 No. 1 (2024): Juni Vol. 15 No. 2 (2023): Desember Vol. 15 No. 1 (2023): Juni Vol. 14 No. 2 (2022): Desember Vol. 14 No. 1 (2022): Juni Vol. 13 No. 2 (2021): Desember Vol. 13 No. 1 (2021): Juni Vol. 12 No. 2 (2020): Desember Vol. 12 No. 1 (2020): Juni Vol. 11 No. 2 (2019): Desember Vol. 11 No. 1 (2019): Juni More Issue