<![CDATA[Konflik bersenjata di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antara upaya menjaga keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Operasi aparat dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM, penggunaan kekuatan yang berlebihan, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada krisis rule of law dalam operasi keamanan di Nduga dan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, data dikumpulkan dari regulasi, laporan HAM, jurnal akademik, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu represif berisiko mengorbankan hak-hak dasar masyarakat Papua, seperti hak hidup, rasa aman, dan kebebasan sipil. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap aparat memperlihatkan bahwa prinsip rule of law belum berjalan optimal dalam penanganan konflik. Karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan berlandaskan HAM agar tercipta penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
