<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum peserta didik dalam pola pendidikan semi militer dan semi pesantren ditinjau dari hukum perdata dan hak asasi manusia, serta tanggung jawab hukum penyelenggara pendidikan terhadap pelanggaran hak peserta didik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum peserta didik telah diatur dalam hukum perdata, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, dan instrumen hak asasi manusia yang menjamin hak atas pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan. Penyelenggara pendidikan dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan kontraktual, penerapan prinsip itikad baik, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan hak peserta didik tanpa mengurangi tujuan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan pendidikan moral.]]>
Copyrights © 2026
