Relasi Kuasa dalam Kontrol Akses Kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang: Power Relations in Ship Access Control at the Oeba Fish Landing Port (PPI) in Kupang City

Maria Novia Lawotan (Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang – NTT)
Diana S.A.Natalia Tabun (Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang – NTT)
Maria M. Niis (Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang – NTT)

Jurnal Kolaboratif Sains
(Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026

Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan ikan, tetapi juga sebagai ruang pengaturan aktivitas kapal melalui berbagai aturan dan prosedur administratif. Dalam proses tersebut, berbagai aktor seperti syahbandar, staf administrasi, nelayan, dan pemilik kapal saling berinteraksi dalam pengaturan akses kapal. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses kapal tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan operasional, tetapi juga oleh relasi kuasa yang terbentuk dalam praktik pelayanan pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam kontrol akses kapal di PPI Oeba Kota Kupang. Penelitian menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori mekanisme akses Ribot dan Peluso. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan 13 informan yang terdiri atas koordinator pelabuhan, staf administrasi, pemilik kapal, nakhoda, nelayan, dan anak buah kapal (ABK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam kontrol akses kapal berlangsung melalui pelaksanaan aturan dan prosedur administratif oleh syahbandar dan petugas pelabuhan. Kekuasaan sebagai relasi terlihat dari ketergantungan nelayan terhadap keputusan administratif dalam memperoleh akses berlayar. Kekuasaan disipliner tampak melalui pemeriksaan dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang mendorong kepatuhan nelayan terhadap aturan. Sementara itu, power/knowledge terlihat dari penguasaan informasi dan prosedur administrasi oleh petugas pelabuhan yang memengaruhi proses pelayanan. Selain itu, akses kapal dipengaruhi oleh hak formal berupa dokumen kapal, struktur kelembagaan pelabuhan, serta relasi sosial antaraktor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrol akses kapal di PPI Oeba merupakan bentuk relasi kuasa yang dijalankan melalui aturan, kewenangan administratif, dan pengetahuan yang dimiliki aktor pelabuhan dalam menentukan akses kapal terhadap layanan dan aktivitas pelayaran.