Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum kewarganegaraan dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di jalur laut strategis Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan mobilitas lintas negara yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan kejelasan status hukum serta pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah perairan yang tidak memiliki batas fisik yang tegas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan berperan sebagai dasar dalam menentukan status hukum warga negara asing sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, namun implementasinya di jalur laut strategis masih menghadapi kendala yuridis dan praktis seperti benturan antara kedaulatan negara dengan prinsip hak lintas damai, keterbatasan sarana pengawasan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, sehingga diperlukan penguatan peran hukum kewarganegaraan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antarinstansi guna menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia.
Copyrights © 2026