Keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata asing sebagai tentara bayaran merupakan fenomena yang semakin berkembang dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya berkaitan dengan status kewarganegaraan. Persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat sistem hukum kewarganegaraan Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentara bayaran sebagai kategori hukum tersendiri, yang pada akhirnya menimbulkan kekosongan pengaturan (lacuna legis) dan berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji dan menganalisis pengaturan dan status kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia bagi warga negara Indonesia menurut hukum yang berlaku, serta mengkaji implikasi yuridis keterlibatan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran terhadap status kewarganegaraannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. dan pendekatan konseptual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan norma melalui konstruksi yuridis alternatif terhadap ketentuan kehilangan kewarganegaraan yang ada, dengan menganalisis kemungkinan penerapan ketentuan mengenai sumpah setia kepada negara asing dan pengambilan peran fungsional yang bersifat eksklusif sebagai dasar hilangnya kewarganegaraan bagi tentara bayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan sebagai tentara bayaran tidak secara langsung memenuhi unsur "masuk dalam dinas tentara asing", ketentuan alternatif lainnya berpotensi diterapkan apabila unsur-unsurnya terpenuhi secara hukum, dengan tetap mempertimbangkan norma hukum internasional yang melarang statelessness.
Copyrights © 2026