Penelitian ini menganalisis disparitas antara prinsip ius sanguinis yang dianut Indonesia dan prinsip ius soli terbatas yang diterapkan Malaysia, yang secara struktural menimbulkan sekitar 15.000 kasus statelessness setiap tahun pada anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana disparitas tersebut menghambat perlindungan kewarganegaraan lintas batas serta merumuskan kerangka diplomasi kewarganegaraan preventif guna mengurangi kasus statelessness di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang didasarkan sepenuhnya pada data sekunder. Analisis dilakukan terhadap pengaturan bilateral yang relevan, kajian ilmiah dalam jurnal hukum nasional terakreditasi, serta laporan resmi mengenai warga negara Indonesia tidak berdokumen di Malaysia. Hasil penelitian menawarkan model diplomasi kewarganegaraan multilevel yang mengintegrasikan mekanisme verifikasi digital, perluasan opsi kewarganegaraan bagi diaspora, dan penguatan koordinasi regional dalam kerangka ASEAN. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model tersebut berpotensi mengurangi secara signifikan biaya yang timbul akibat deportasi serta menempatkan kewarganegaraan sebagai instrumen strategis soft power Indonesia di kawasan, sekaligus memberikan arah kebijakan yang konkret untuk mewujudkan tujuan jangka panjang dalam meminimalkan kasus statelessness lintas batas pada tahun 2030.
Copyrights © 2026