<![CDATA[Ketidakpastian hukum yang dihadapi dokter dalam tindakan medis darurat di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam inkonsistensi antara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/Pid/2013, menimbulkan urgensi untuk mengkaji secara filosofis perlunya hak imunitas hukum bagi dokter melalui penerapan Good Samaritan Law. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi hak imunitas tersebut dengan menggunakan dua kerangka filsafat hukum sekaligus, yang dipandang saling melengkapi mengingat karakter sistem hukum Indonesia yang plural dan berakar pada berbagai tradisi pemikiran, yaitu filsafat hukum Barat, melalui teori keadilan John Rawls, teori utilitarianisme Jeremy Bentham, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, serta filsafat hukum Islam, melalui konsep maqashid syariah, khususnya hifz an-nafs (perlindungan jiwa) sebagai salah satu tujuan primer syariat, dan kaidah fikih al-darurat tubih al-mahzurat (kondisi darurat membolehkan yang dilarang) serta al-dharar yuzal (bahaya harus dihilangkan). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis (philosophical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan literatur filsafat hukum secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak imunitas dokter dalam tindakan darurat memiliki landasan filosofis yang kuat baik dari perspektif Barat maupun Islam, di mana keduanya secara konsisten menempatkan perlindungan nyawa dan keselamatan pasien sebagai nilai tertinggi yang harus diutamakan atas risiko hukum bagi penolong. Kedua kerangka tersebut, alih-alih bertentangan, justru saling memperkuat argumentasi bagi rekonstruksi regulasi yang berorientasi pada kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi dokter di Indonesia, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih protektif terhadap tenaga medis.]]>
Copyrights © 2026
