<![CDATA[Peredaran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) tanpa izin edar melalui sarana yang tidak berizin masih menjadi permasalahan yang banyak ditemukan di Indonesia dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Selain tidak menjamin aspek keamanan, khasiat, dan mutu, praktik tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang kesehatan dan kefarmasian. Tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan mengenai peredaran OOT tanpa izin edar di sarana yang tidak berizin serta sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode tinjauan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan sediaan farmasi, praktik kefarmasian, dan ketentuan pidana di bidang kesehatan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa OOT, seperti Dekstrometorfan, Haloperidol, Klorpromazin, Amitriptilin, Ketamin, Tramadol, dan Triheksifenidil, sebagian besar termasuk golongan obat keras yang peredarannya harus dilakukan melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan oleh tenaga kefarmasian yang berwenang. Peredaran OOT tanpa izin edar bertentangan dengan ketentuan mengenai keamanan, khasiat, dan mutu sediaan farmasi, sedangkan peredarannya di sarana tidak berizin merupakan bentuk praktik kefarmasian tanpa kewenangan. Pelaku dapat dikenakan Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan masyarakat aman dari risiko penyalahgunaan dan peredaran obat ilegal.]]>
Copyrights © 2026
