Implikasi Hukum Wanprestasi atas Kerugian Konsumen Akibat Klausula Baku pada Produk Belum Tersertifikasi

Deni Kurniawan (Universitas Bandar Lampung)

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER

Peredaran produk yang belum memenuhi standar kelayakan hukum kerap diiringi dengan praktik pengalihan tanggung jawab mutlak oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku, seperti klausula "as is". Artikel ini mengkaji keabsahan klausula baku pada jual beli produk yang belum tersertifikasi serta implikasi hukum wanprestasi terhadap pemulihan kerugian konsumen. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pencantuman klausula eksonerasi pada objek cacat hukum merupakan bentuk penyelundupan hukum (fraus legis) yang bertentangan dengan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, sehingga klausula tersebut batal demi hukum. Dengan menerapkan doktrin Blue Pencil (pembatalan parsial), kebatalan hanya mengikat klausula eksonerasinya saja, sedangkan kontrak jual beli tetap sah. Hal ini memberikan kedudukan hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi penuh berdasarkan wanprestasi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dari pelaku usaha (strict liability).