<![CDATA[Artikel ini mengkaji lemahnya konvergensi dan koordinasi lintas sektor dalam implementasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) di Sulawesi Tengah. Masalah struktural ini memicu fragmentasi program dan tumpang tindih sasaran, sehingga penurunan kemiskinan ekstrem daerah melambat di angka 0,64 persen per tahun dan gagal mencapai target nol persen pada 2024 sesuai Inpres No. 4/2022. Menggunakan metode USG, lemahnya konvergensi terpilih sebagai prioritas utama (skor 15) yang bersumber dari ketiadaan wadah koordinasi antar-OPD terlembaga dan belum adanya aturan teknis di tingkat kecamatan. Berdasarkan evaluasi metode Bardach (skor 35), artikel ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Gubernur tentang Model Konvergensi Berbasis Kecamatan (MKBK). Model ini mengintegrasikan intervensi lintas sektor melalui Forum Konvergensi dan Rencana Aksi Konvergensi Kecamatan (RAKK) yang terukur berbasis data sasaran by name by address. Implementasi MKBK diproyeksikan mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan ekstrem hingga minimal 1,0 persen per semester, dengan syarat didukung komitmen regulasi Gubernur, kolaborasi pemerintah kabupaten/kota, serta penguatan kapasitas koordinator di tingkat kecamatan.]]>
Copyrights © 2026
