Tujuan penelitian ini menganalisis implikasi anomali flypaper effect—kondisi ketika stimulus belanja daerah dari transfer pusat jauh lebih dominan dibanding dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)—terhadap efisiensi dan responsivitas anggaran daerah. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah struktur regulasi perimbangan keuangan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah normatif dalam aturan perimbangan keuangan yang memicu ketergantungan fiskal berlebihan, mendistorsi prioritas belanja publik, melemahkan insentif pemda dalam mengoptimalisasi PAD, serta menurunkan akuntabilitas anggaran terhadap masyarakat lokal. Simpulan kajian menegaskan bahwa kerangka regulasi saat ini belum optimal dalam mendorong efisiensi alokasi anggaran dan kemandirian fiskal daerah sesuai prinsip otonomi. Saran diperlukan reformulasi regulasi dan skema transfer pusat-daerah berbasis insentif kinerja, penguatan kerangka hukum daerah untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta peningkatan kapasitas institusional Pemda dan DPRD dalam perencanaan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan riil publik.
Copyrights © 2026