<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dalam sektor perbankan mendorong transformasi sistem pembayaran elektronik, namun di sisi lain membuka celah baru bagi kejahatan siber berupa akses ilegal (unauthorized access) terhadap sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dan mengeksplorasi model pencegahan terhadap tindak pidana siber berbasis kartu pembayaran melalui studi kasus Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps mengenai perkara illegal Flazz BCA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kriminologi siber melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan tunai menggunakan kartu magnetic stripe berisi data perbankan orang lain secara melawan hukum telah memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU ITE. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara serta pidana tambahan berupa perampasan barang bukti untuk negara. Berdasarkan perspektif kriminologi, etiologi kejahatan ini didorong oleh motivasi pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan celah teknologi digital, serta dipicu oleh kerentanan sistem kartu magnetic stripe yang mempermudah praktik skimming. Dampak dari kejahatan ini menimbulkan kerugian materiil bagi pihak perbankan yang wajib mengganti dana nasabah, sekaligus kerugian immateriil berupa menurunnya reputasi bank dan kepercayaan publik. Sebagai model pencegahan, efektivitas langkah non-penal sangat bergantung pada penguatan manajemen risiko sistem perbankan, salah satunya melalui kebijakan Bank Indonesia dalam implementasi migrasi total ke teknologi kartu berbasis chip yang memiliki sistem keamanan autentikasi lebih kuat.]]>
Copyrights © 2026
