<![CDATA[Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian masyarakat pesisir di Kota Padang. Namun,kesejahteraan nelayan skala kecil masih terhambat oleh fluktuasi cuaca, tingginya biaya operasional, kerentanan sosial ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perikanan dan Pangan (DPP) Kota Padang, serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Berdasarkan teori peran pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah telah dilaksanakan dalam tiga dimensi utama: 1) Sebagai regulator, pemerintah telah mengatur pembagian kewenangan, mekanisme pengajuan bantuan, dan pengawasan terhadap aktivitas perikanan; 2) Sebagai dinamisator, pemerintah melaksanakan penyuluhan, pembinaan, serta pendampingan kelembagaan kelompok nelayan; 3) Sebagai fasilitator, pemerintah mendistribusikan sarana penangkapan seperti mesin tempel, perahu, jaring, fish box, serta fasilitas perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.]]>
Copyrights © 2026
