<![CDATA[Terorisme merupakan extraordinary crime yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga meninggalkan luka psikologis dan sosial yang mendalam. Di Indonesia, kebijakan penanggulangan terorisme masih lebih berorientasi pada aspek penindakan terhadap pelaku, sementara korban atau penyintas kerap diposisikan sekadar sebagai saksi dalam proses peradilan. Padahal, peristiwa bom Surabaya tahun 2018 menunjukkan betapa berat penderitaan yang ditanggung korban, mulai dari trauma jangka panjang, kehilangan anggota keluarga, hingga stigma sosial yang tidak dapat dipulihkan hanya melalui bantuan medis atau kompensasi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan utama penyintas terorisme di Kota Surabaya dalam proses pemulihan psikososial, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menggali harapan korban terhadap keberlanjutan program pemulihan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan psikososial korban terorisme belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan birokrasi yang berbelit. Korban pada umumnya masih membutuhkan pendampingan psikologis jangka panjang, jaminan sosial ekonomi, serta pengakuan negara yang lebih konkret atas penderitaan yang mereka alami. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan hukum yang berpihak pada korban, agar implementasi pemulihan psikososial tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu memulihkan martabat dan kehidupan korban secara menyeluruh.]]>
Copyrights © 2026
