<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kebijakan hukum sumber daya alam (SDA) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan implementasi kebijakan hukum SDA di tingkat daerah, mengidentifikasi kendala normatif dan kelembagaan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi kebijakan hukum SDA. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi daerah cenderung bersifat administratif, belum menyentuh aspek keadilan ekonomi dan lingkungan, serta minim partisipasi masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan adalah tumpang tindih regulasi, lemahnya kapasitas institusi daerah, dan kurangnya integrasi antara hukum nasional dan kebutuhan lokal. Kesimpulannya, strategi optimalisasi yang diperlukan meliputi penguatan regulasi kontekstual, pembagian hasil yang adil, pendekatan ekonomi hijau, serta partisipasi masyarakat lokal agar kebijakan hukum SDA dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
