Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum merupakan salah satu kegiatan yang membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum. Selain itu kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Articles
101 Documents
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Parate Execute berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo ]]>
<![CDATA[Aditya Revinanda Shakti]]>;
<![CDATA[P Pujiyono]]>;
<![CDATA[S Suraji]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Parate Eksekusi umumnya berlaku pada Hak Tanggungan pada suatu kredit Bank seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, apabila debitur cedera janji maka kreditur berhak menjual jaminannya melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penelitian ini bermaksud menganalisis pelaksanaan Parate Execute berdasarkan sertipikat hak tanggungan yang dilakukan oleh PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo. Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengambil informasi menggunakan teknik purposive sampling dengan data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan ekskusi Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah melalui KP2LN tanpa penetapan pengadilan dan penetapan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo sebagai salah satu bank pemerintah dalam hal pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 PrP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, dalam hal eksekusi Hak Tanggungan pelaksanaannya belum efektif digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo.]]>
<![CDATA[Pengaturan Kepemilikan Tanah sebagai Rangka Objek Penetapan Reforma Agraria ]]>
<![CDATA[Agusti Prayoga]]>;
<![CDATA[Moh. Indra Bangsawan]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak guna lahan di kawasan hutan diklaim oleh negara atas. Konfrontasi akan pertanahan dalam lingkungan hutan timbul dikarenakan adanya perselisihan buah pikiran mengenai penguasaan, penggunaan dan penggunaan tanah dan sumber daya lain dalam lingkungan hutan, baik oleh masyarakat dengan pejabat atau pemangku kepentingan lainnya yang memiliki status hukum untuk mengelola kawasan hutan. Upaya pengaturan hak guna lahan dalam lingkungan hutan bukan hal yang sepele, dikarenakan kendala akan kebijakan serta peraturan area kehutanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konflik pertanahan di kawasan hutan timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai penguasaan dan penggunaan lahan serta SDA lain dalam lingkungan hutan baik antar masyarakat dengan penguasa atau pemangku kepentingan lainnya status hukum untuk mengelola kawasan hutan. Di lain sisi, meskipun menuai polemik, dengan munulnya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan yang berkaitan peningkatan beberapa ketentuan sebagaimana dalam industri kehutanan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui betapa besarnya pengaruh hukum kehutanan yang baru terhadap pemenuhan aneksasi sumber daya tanah dalam lingkungan hutan.]]>
<![CDATA[Persoalan Hukum Penyelesaian Sengketa Agraria di Bidang Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ]]>
<![CDATA[Engine Kubota]]>;
<![CDATA[Moh. Indra Bangsawan]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan dalam ranah hukum agrarian sangatlah beragam sehingga dibutuhkan sebuah konstitusi yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini hadir guna menjadi solusi jika terjadi sengketa. Akan tetapi pada kenyatannya ada beberapa permasalahan yang justru kian dipersulit penyelesaiannya. Dengan itu, penulisan yang diperoleh lewat metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari berlakunya undang-undang ini supaya menjadi jelas perihal apa saja yang membutuhkan perhatian oleh pemerintah agar bisa diupayakan perbaikan dan penyempurnaan baik terhadap materi atau substansi lainnya dalam undang-undang yang akhirnya akan mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang sejahtera.]]>
<![CDATA[Urgensi Kebijakan Satu Peta untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan ]]>
<![CDATA[Ulfah Dwi Rahmawati]]>;
<![CDATA[Moh. Indra Bangsawan]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan lahan di Indonesia belum sepenuhnya menemui titik terang. Terlebih permasalahan ini berawal dari peta yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu dengan diadakannya Kebijakan Satu Peta berupa kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Kebijakan Satu Peta ini dalam menyelesaikan permasalahan lahan serta mewujudkan tata Kelola ruang yang baik guna memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji suatu permasalahan dari sudut pandang hukum serta mencari data dengan bahan bacaan. Sehingga dapat diketahui bahwa Kebijakan Satu Peta adalah salah satu alternatif dan kebijakan yang penting untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan yang terjadi di tengah masyarakat.]]>
<![CDATA[Peranan Notaris terhadap Perjanjian Waris yang Dibuat berdasarkan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Mahatma Dwi Nugraha Atmaji]]>;
<![CDATA[H Hartiwingsih]]>;
<![CDATA[M. Irnawan Darori]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat adat dewassa ini, masalah pewarisan kemudian menjadi suatu hal yang cukup menjadi perhatian dan kompleks. Praktik yang berlaku pada masyarakat mulai memperlihatkan adanya perubahan karena kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Perubahan tersebut tampak dari adanya demi mendapatkan kepastian hukum, meminta Pihak Notaris untuk membuatkan Surat Keterangan Waris bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Perkembangan dalam masyarakat kemudian menunjukkan bahwa kebutuhan akan suatu bukti otentik, berkenaan dengan tindakan hukum berdasarkan Hukum Adat, semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang tunduk pada Hukum Adat. Kondisi demikian, sosok yang paling memenuhi syarat adalah seorang Notaris.]]>
<![CDATA[Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad Adib Afiq]]>;
<![CDATA[Moch. Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kajian hak asasi manusia terhadap hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran HAM pada hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Namun pelanggaran HAM juga terjadi pada beberapa sanksi pidana yang telah lama diberlakukan di Indonesia, seperti opidana penjara dan pidana mati. Pada konstitusi Indonesia diatur mengenai kebolehan membatasi HAM seseorang guna melindungi HAM orang lain. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara komprehensif Kajian hak asasi manusia terhadap hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Sehingga di kemudian hari, penelitian ini diproyeksikan sebagai dasar pengkajian dalam menganalisis hal yang serupa terkait tinjaun HAM. Limitasi penelitian ini, terletak pada pengkajian menggunakan sumber data kepustakaan tanpa adanya penelitian empiris, kedepannya diharapkan penelitian sejenis dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian yang dapat memperoleh data konkret di lapangan sehingga dapat memberikan luaran yang lebih faktual sesuai kondisi yang terjadi.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunhan dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Engine Kubota]]>;
<![CDATA[Sandya Mahendra]]>;
<![CDATA[Anis Nur Fauziyyah MS]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak adalah bagian penting dalam tatanan sosial. Keberadaannya sangat berpengaruh bagi lingkungan. Hanya saja terkadang anak melakukan hal-hal di luar kewajarannya seperti halnya pembunuhan. Dan dalam hukum Islam melihat sanksi hukum positif atas pembunuhan oleh anak merupakan bagian dari Pendidikan dalam menegakkan kebenaran atas perbuatan pembunuhan tersebut. Konsep restorative justice yang diusung dalam hukum positif kita dalam Islam dianggap sebagai alternatif yang mampu menengahi kepentingan pihak ynag terlibat meskipun di dalam Islam hukuma bagi orang yang sengaja melakukan pembunuhan adalah di-qisas. Sehingga penulisan yang diperoleh lewat metode penelitian yuridis normative yang digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan syariat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan atas anak pelaku tindak pidana pembunuhan jika dipandang dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Perlindungan Hukum bagi Notaris terkait Dokumen Palsu dari Para Pihak ]]>
<![CDATA[Hafidz Anugerah Dewandaru]]>;
<![CDATA[Widodo Tresno Novianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bentuk tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta, dan Apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 UUJN maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang JabatanNotaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN. Ketentaun pidana terkait perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan dokumen sebagaimana yang dimaksud tercantum di Pasal 263, 264, dan 266 KUHP maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian memberikan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan para pihak yang membuat akta autentik dari Notaris, apabila terbukti melakukan pelanggaran berupa bertanggung jawab segi hukum Administrasi, aturan Perdata. Sebelum Notaris dijatuhi hukuman perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa sudah adanya kerugian yang disebabkan dari perbuatan melawan aturan Notaris terhadap para pihak serta antaranya kerugian yang diderita serta perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat korelasi kausal, dan perbuatan melawan aturan atau kelalaian tadi dapat dipertanggungjawabkan terhadap notaris tadi. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya berupa diperbolehkan adanya klausula proteksi pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris serta diberikan bantuan hukum yang sebelumnya adanya peranan Majelis Pengawas Daerah untuk mencari tahu kebenaran pada awal mula.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Eksekusi Perdata Putusan Pengadilan dengan Amar Menghukum Membayar Sejumlah Uang ]]>
<![CDATA[Fx. Ary Setiawan]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Cita-cita dibuatnya Hukum Acara Perdata salah satu jalan keluar untuk menyikapi permasalahan kemandulan atas kewenangan Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi putusan yang bersifat condemnatoir yakni “menghukum membayar sejumlah uang”. Yang dengan demikian marwah dari suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selalu dalam bingkai “terhormat” sebagai suatu Putusan yang wajib ditaati sebagaimana filosofi suatu putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mendekripsikan bahwa Putusan Pengadilan adalah bagian dari Putusan Tuhan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan memaksa bagi pihak yang tidak beritikad baik melaksanakannya. Sehingga dengan cita-cita ini, maka asas peradilan dengan berlandaskan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang melalui pemahaman asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya dapat tercapai.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Hak Atas Tanah dengan Adanya Sertipikat Ganda ]]>
<![CDATA[Risha Khonza Persada]]>;
<![CDATA[Jadmiko Anom Husodo]]>;
<![CDATA[Andina Elok Puri Maharani]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendaftaran tanah yang diadakan sebagai upaya untuk memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum kepada para pemegang hak, justru membuat para pemegang hak merasa tidak diberikan perlindungan dengan munculnya Sertipikat Ganda yang mana merupakan sertipikat resmi yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Masalah sertipikat ganda menimbulkan keresahan bagi pemegang hak dikarenakan rawan terjadinya gugatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang hakatas tanah dengan adanya sertipikat ganda, penelitian ini menggunakan metode normative, bersifat preskriptif serta pendekatan perundang-undangan.Hasil dari penelitian ini, Sertipikat Ganda muncul karena factor kelalaian Badan Pertanahan Nasional dan kurang sempurnanya system pendaftaran tanah.Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat ganda berdasarkan ketentuan PP 24 Tahun 1997 dan sengketa ini dapat diselesaikan dengan jalur kekeluargaan dan melalui Pengadilan.]]>
