<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali terhadap kasus pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KUHP, serta peraturan sektoral, dan menggabungkannya dengan studi empiris melalui dokumentasi kasus WALHI Sulteng (Perkara Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso), publikasi LSM, dan berita media daring. Jenis penelitian ini bersifat socio-legal, melihat hukum sebagai norma dan praktik sosial yang berinteraksi dengan kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan deduktif untuk melihat kesenjangan antara hukum ideal dan praktik di lapangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Morowali belum efektif, dengan dominasi penyelesaian administratif, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum memperkuat komitmen dalam penerapan sanksi pidana, serta dibutuhkan kebijakan yang tegas dan independen dari tekanan ekonomi demi keadilan ekologis.]]>
Copyrights © 2025
