<![CDATA[Dalam penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan dua proses antara lain penyusunan rancangan APBD, penyusunan skedul perencanaan yang sistematis, dari tahapan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan APBD melalui proses yang panjang dan melibatkan publik sebagai wujud akutabilitas, sehingga fenomena defisit anggaran bisa juga disebabkan oleh penyusunan APBD yang belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Derah yang didalamnya memuat tata cara penyusunan APBD. Kalaupun sudah sesuai dengan Pemerintah Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 namun dalam pelaksanaannya terutama dalam segi waktu masih terdapat kesenjangan antara taggal pengesahan dengan kegiatan pembangunan yang terus berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyusunan dan penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,Untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan tidak efektifnya dalam penyusunan APBD pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, teknik analisis data yang digunakan adalah wawancara, flow chart dan kuesioner. Dari hasil pembahasan penelitian diketahui bahwa penyusunan APBD pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dan telah dinyatakan efektif. Hal ini dilihat dari hasil persentase pencapaian hasil yang cukup tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Namun jika dilihat dari segi waktu proses penyusunan APBD Kabupaten Kubu Raya belum efektif, ini disebabkan oleh waktu pengawasan RKA-SKPD yang cukup luas. Kata kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.]]>
Copyrights © 2013
