<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Latar belakang masalah menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan SLRT seperti keterbatasan kapasitas SDM, kendala teknologi aplikasi Sorabi, fragmentasi layanan akibat ego sektoral, dan kesulitan akses bagi kelompok sasaran tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Dinas Sosial dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SLRT dirancang ideal untuk integrasi layanan sosial, implementasinya dihadapkan pada kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas operasional. Kendala meliputi keterbatasan SDM dan insentif, masalah teknis aplikasi Sorabi terutama di pedesaan, ego sektoral antar OPD yang menghambat koordinasi, serta persyaratan administratif yang menyulitkan kelompok sasaran rentan. Penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi kebijakan SLRT pada daerah dengan dinamika sosio-ekonomi kompleks seperti Karawang, khususnya dalam konteks industrialisasi dan dualisme teknologi antara perkotaan-pedesaan.]]>
Copyrights © 2026
