<![CDATA[Transformasi digital pemerintahan mendorong penerapan Single Identity Number (SIN) berbasis e-KTP sebagai identitas tunggal dalam mendukung integrasi pelayanan publik digital di Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan SIN berbasis e-KTP, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasinya, serta merumuskan kerangka model implementasi kebijakan yang mendukung pelayanan publik digital terintegrasi. Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen dan studi kepustakaan. Sumber data dikumpulkan melalui kajian terhadap regulasi, dokumen kebijakan pemerintah, laporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan implementasi identitas digital. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan kerangka analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIN berbasis e-KTP telah mendukung transformasi pelayanan publik digital melalui pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal. Namun, implementasinya masih mengalami sejumlah kendala, seperti keterbatasan interoperabilitas sistem, integrasi data antarinstansi, kesiapan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini merumuskan kerangka model implementasi SIN berbasis e-KTP yang menekankan penguatan regulasi, tata kelola data, interoperabilitas sistem, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
