<![CDATA[Kurikulum Merdeka lahir dengan janji besar: memerdekakan sekolah dari keseragaman yang selama ini dianggap membelenggu kreativitas guru dan siswa. Namun janji itu diucapkan dari pusat, sementara pelaksanaannya jatuh ke pundak sekolah-sekolah yang kondisinya jauh dari kata setara. Artikel ini mengkaji secara kritis sejauh mana kebijakan Kurikulum Merdeka berkontribusi terhadap pemerataan mutu pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) dan analisis isi terhadap dokumen kebijakan, hasil Asesmen Nasional, serta studi-studi terdahulu yang relevan dalam kurun 2018–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa fleksibilitas struktur Kurikulum Merdeka, yang di atas kertas dirancang untuk mengakomodasi konteks lokal, pada praktiknya justru berpotensi memperlebar kesenjangan mutu ketika tidak disertai pemerataan infrastruktur, kompetensi digital guru, dan pendampingan yang konsisten. Sekolah-sekolah di kota besar mampu menerjemahkan fleksibilitas tersebut menjadi inovasi pembelajaran, sementara sekolah di daerah 3T sering kali sekadar bertahan menjalankan administrasi kurikulum tanpa substansi pembelajaran yang berubah. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang secara desain bersifat netral dapat menghasilkan dampak yang timpang apabila diterapkan pada lanskap sumber daya yang tidak setara, sehingga diperlukan afirmasi kebijakan yang lebih tajam, bukan sekadar pemerataan retorika.]]>
Copyrights © 2026
