Politik Perizinan Pertambangan dan Relasi Kuasa dalam Konflik Agraria: Studi Kasus Galian C di Kabupaten Mojokerto

Muhammad Pandara Deta (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Muhammad Kharist Firdhaus (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Naisya Fattiya Rayhani (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Muhammad Burhanuddin (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Muhammad Farih Asy'ari (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026

Aktivitas pertambangan Galian C di Kabupaten Mojokerto tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, tetapi juga beririsan dengan konflik agraria, persoalan lingkungan, serta dinamika politik perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik perizinan pertambangan Galian C dan relasi kuasa yang terbentuk antara pemerintah, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat dalam konflik agraria di Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen terkait pertambangan, serta penelusuran pemberitaan media yang relevan. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan pertambangan tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi arena interaksi kepentingan dan relasi kuasa antar pemangku kepentingan. Perubahan kewenangan perizinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 turut menciptakan persoalan koordinasi dan pengawasan pada tingkat lokal. Dalam praktiknya, keterbatasan pengawasan dan kompleksitas hubungan antara aktor pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat berkontribusi terhadap munculnya ketegangan dalam pengelolaan sumber daya pertambangan. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertambangan membutuhkan penguatan pengawasan, transparansi tata kelola perizinan, koordinasi lintas kewenangan, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.   Mining activities involving Galian C materials in Mojokerto Regency are not only related to natural resource utilization and economic interests but are also intertwined with agrarian conflicts, environmental issues, and the political dynamics of mining licensing. This study aims to analyze the politics of mining licensing and the power relations formed among government institutions, mining businesses, and local communities in agrarian conflicts in Mojokerto Regency. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, documentary analysis of regulations and mining-related documents, and a review of relevant media reports. Data were analyzed through data reduction, thematic categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that mining licensing does not merely function as an administrative instrument but also serves as an arena for the interaction of interests and power relations among stakeholders. The shift in licensing authority following the enactment of Law Number 23 of 2014 has also generated challenges related to coordination and supervision at the local level. In practice, limited oversight and complex relationships among government actors, mining businesses, and local communities have contributed to tensions in the governance of mining resources. This study argues that resolving mining-related conflicts requires stronger regulatory oversight, greater transparency in licensing governance, improved coordination across levels of government, and broader community participation in natural resource management.