<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan perairan pandu pada perairan Lamongan dalam mendukung keselamatan navigasi pelayaran di Terminal Umum Tanjung Pakis. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari data lalu lintas kapal, kapal berpandu dan tidak berpandu, data insiden navigasi, serta skoring faktor kesulitan pelayaran berdasarkan Lampiran I, II, dan III Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan Tanjung Pakis memiliki kompleksitas navigasi yang cukup tinggi, ditandai dengan peningkatan lalu lintas kapal, keberadaan kapal tanker, tongkang, kapal tunda, kapal nelayan, variasi kedalaman alur, serta risiko lingkungan berupa kabel laut dan area belum bebas ranjau. Hasil skoring menunjukkan nilai akhir evaluasi sebesar 16.700, yang berada dalam kategori Perairan Wajib Pandu Kelas II. Selain itu, terdapat kesenjangan antara 641 kapal berpandu dan 3.684 kapal GT >500 yang tidak menggunakan jasa pandu pada periode Mei 2025 sampai Mei 2026. Temuan kualitatif memperkuat bahwa peningkatan status perairan pandu diperlukan untuk mengendalikan risiko navigasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan status Perairan Pandu Luar Biasa menjadi Perairan Wajib Pandu Kelas II disertai penguatan personel, sarana pemanduan, armada tunda, SBNP, dan koridor aman pelayaran.]]>
Copyrights © 2026
