<![CDATA[Penelitian ini menguji ketidakselarasan antara norma kode etik pelaut, kewenangan Mahkamah Pelayaran, dan mekanisme pembelajaran keselamatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Korpus yang diverifikasi sampai 31 Agustus 2026 meliputi peraturan pelayaran, naskah Kode Etik Pelaut Pelayaran Niaga 2019, publikasi kelembagaan, delapan laporan akhir KNKT periode 2021-2025, tiga putusan Mahkamah Pelayaran tahun 2026, serta instrumen IMO dan ILO. Analisis isi dilakukan dalam dua tahap menggunakan tujuh domain etik, aturan inklusi-eksklusi, matriks jejak bukti, analisis lintas kasus, dan uji kesesuaian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penegakan kode etik telah tercantum sejak Pasal 251 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; perubahan tahun 2024 memperluas subjek pemeriksaan, kewenangan sanksi administratif, yurisdiksi, dan mediasi. Namun, aturan pelaksana dan praktik putusan 2026 masih memperlihatkan pola rekomendasi sanksi kepada Menteri. Laporan KNKT memperlihatkan relevansi kompetensi, integritas informasi, kewaspadaan, kepemimpinan, dan tanggung jawab organisasi, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai penetapan kesalahan. Penelitian ini mengusulkan model ko-regulasi dua jalur yang dilengkapi firewall keselamatan, due process, larangan penghukuman ganda tanpa dasar, remediasi, dan rehabilitasi.]]>
Copyrights © 2026
