<![CDATA[Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi kepegawaian dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun demikian, implementasi Smart Governance masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek integrasi kebijakan, koordinasi organisasi, interoperabilitas sistem informasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Smart Governance pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan data simulasi menunjukkan bahwa implementasi Smart Governance telah memberikan dampak positif terhadap digitalisasi layanan administrasi kepegawaian melalui peningkatan kecepatan pelayanan, kemudahan pengelolaan data, dan efisiensi proses kerja. Namun, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam integrasi kebijakan, koordinasi antarunit kerja, pemanfaatan data lintas sistem, dan pengembangan kompetensi digital aparatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Smart Governance tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga oleh kualitas kebijakan, tata kelola organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarunit kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai implementasi Smart Governance pada sektor manajemen aparatur sipil negara dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat transformasi digital serta meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.]]>
Copyrights © 2026
