PENYULUHAN TEKNIS PBG DAN SLF BERBASIS SIMBG DI DINAS PUPR KABUPATEN HULU SUNGAI

Akhmad Marzuki (Politeknik Negeri Banjarmasin)
Ahmad Norhadi (Politeknik Negeri Banjarmasin)
Yusti Yudiawati (Politeknik Negeri Banjarmasin)

Jurnal IMPACT: Implementation and Action
Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Impact

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, merupakan Institusi Pemerintah Daerah yang bertugas mengawal proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Dalam praktiknya, pemohon dan konsultan bangunan wajib melengkapi dokumen uji keandalan yang meliputi aspek Arsitektural, Struktur Atas, Struktur Bawah, serta Mekanikal Elektrikal Plumbing, sementara Staf Dinas PUPR harus mampu memverifikasi keabsahan dan kelayakan teknis dokumen tersebut sebelum mengusulkan persetujuan. Observasi awal menunjukkan bahwa Staf Dinas PUPR maupun konsultan perencana di HSS masih memiliki keterbatasan pengalaman praktik langsung terhadap prosedur uji keandalan, sehingga proses verifikasi dokumen berjalan lambat dan berisiko menimbulkan kesalahan teknis. Menjawab kebutuhan tersebut, Politeknik Negeri Banjarmasin, yang diwakili oleh Dosen yang juga berprofesi sebagai Tenaga Profesi Ahli Bangunan Gedung, melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Teknis PBG dan SLF kepada Staf Dinas PUPR HSS dan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dengan memadukan penyampaian materi regulasi dan standar dokumen di kelas dengan praktik lapangan berupa pengukuran vertikalitas dan levelling, pemeriksaan retak (crack), pengujian kuat tekan beton dengan hammer test, serta pengujian konfigurasi tulangan menggunakan RebarScan. Pemahaman dan kepuasan peserta dijaring melalui kuesioner umpan balik pada akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan proporsi umpan balik positif yang tinggi terhadap kejelasan materi serta kebermanfaatan sesi kelas maupun praktik lapangan. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi dan keandalan struktur bangunan gedung di Kabupaten HSS serta memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat melalui berkurangnya kesalahan verifikasi dan percepatan proses perizinan PBG/SLF.