<![CDATA[Transformasi digital dalam pemerintahan daerah menuntut keberlanjutan aplikasi layanan publik yang andal, adaptif, dan terdokumentasi. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Banten, tantangan tersebut terlihat pada keberadaan lebih dari 450 aplikasi digital yang dikembangkan secara mandiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedangkan hanya 95 aplikasi tercatat sebagai aset digital yang mampu dipertahankan dan dikelola aktif. Penelitian ini mengevaluasi sustainabilitas aplikasi layanan publik pemerintah daerah pada konteks empiris Pemerintah Provinsi Banten menggunakan kerangka COBIT 2019, sedangkan prioritas perbaikan ditentukan melalui Multi-Criteria Decision Making-Simplified Analytic Hierarchy Process (MCDM-SAHP). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pemilihan subdomain dilakukan melalui penilaian multi-kriteria oleh pemangku kepentingan lintas-OPD, pengumpulan data melalui triangulasi (wawancara, observasi, telaah dokumen), dan penyusunan indeks sustainabilitas berbobot. Hasil menunjukkan lima subdomain prioritas APO01, APO07, BAI02, BAI08, dan DSS02, dengan mayoritas proses berada pada Level 1-2, mencerminkan implementasi yang belum konsisten dan belum terlembaga. Uji sensitivitas menunjukkan komposisi lima subdomain prioritas teratas tetap stabil pada variasi skor -5% hingga -10%. Gap analysis berbasis kondisi aktual-target dan Enterprise Goals-Alignment Goals (EG-AG) menegaskan ketiadaan helpdesk terpusat dengan SLA dan jalur eskalasi, belum optimalnya knowledge management, serta ketergantungan pada pihak eksternal. Rekomendasi diarahkan pada penguatan komitmen pimpinan, tata kelola TI, SDM TI, serta pengembangan helpdesk dan knowledge repository. Penelitian ini menyumbang kerangka praktis yang menjembatani pengukuran kapabilitas COBIT 2019 dengan prioritisasi berbasis SAHP dan gap analysis, menghasilkan peta prioritas dan rekomendasi perbaikan yang aplikatif bagi pemerintah daerah. Abstract Digital transformation in local government requires public service applications to be reliable, adaptive, and well documented. In the context of the Banten Provincial Government, this challenge is reflected in more than 450 digital applications independently developed by various Regional Government Organizations (OPD), while only 95 applications are recorded as digital assets that can be sustained and actively managed. This study evaluates the sustainability of public service applications in local government using the Banten Provincial Government as the empirical context and the COBIT 2019 framework, while improvement priorities are determined through the Multi-Criteria Decision Making-Simplified Analytic Hierarchy Process (MCDM-SAHP). A qualitative descriptive case study is employed, subdomains are selected via multi-criteria ratings by cross-OPD stakeholders; data are triangulated through interviews, observations, and document reviews; and a weighted sustainability index is computed. Findings identify five priority subdomains APO01, APO07, BAI02, BAI08, and DSS02, with most processes at Capability Levels 1-2, indicating inconsistent implementation and limited institutionalization. Sensitivity checks show the top five prioritiy subdomains remain stable under -5% to -10% score perturbations. Gap analysis based on current-target conditions and Enterprise Goals-Alignment Goals (EG-AG) highlights the absence of a centralized helpdesk with service-level agreements and escalation paths, weak documentation/knowledge management, and reliance on external consultants. The recommendations focus on strengthening leadership commitment, IT governance, IT human resources, and helpdesk development, and knowledge repository. This study contributes a practical framework that bridges COBIT 2019 capability measurement with SAHP-based prioritization and gap analysis as a basis for improving regional government application governance. ]]>
Copyrights © 2026
