<![CDATA[Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang berisi perintah penundaan keikutsertaan kepala daerah kader partai dalam kegiatan Retreat di Akademi Militer Magelang menimbulkan perdebatan hukum terkait batas kewenangan partai politik terhadap pejabat publik yang telah menduduki jabatan pemerintahan. Instruksi tersebut menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan partai dan tanggung jawab kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum surat instruksi tersebut dalam sistem hukum Indonesia dan meninjau validitasnya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian ini mencakup: 1) Menelaah kedudukan hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) Menganalisis Legitimasi hukum surat tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Surat instruksi partai politik tidak memiliki legitimasi hukum yang mengikat terhadap pejabat publik, karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat tersebut hanya bersifat internal dan moral bagi kader partai; 2) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan partai politik harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan publik, bukan pada kepentingan golongan. Oleh karena itu, kepala daerah sebagai pejabat publik wajib menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai serta berpegang pada prinsip good governance dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.]]>
Copyrights © 2026
