Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE EGALITA Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Peradaban Journal of Law and Society Warkat Pancasila International Journal of Applied Social Science Journal of Research on Community Engagement
Imam Sukadi
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Melalui Citizen Lawsuit Sukadi, Imam
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.915 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3523

Abstract

Citizen Lawsuit adalah gugatan yang dilakukan terhadap negara karena telah melakukan pembiaran terhadap warga negaranya. Pembiaran ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga warga negara memaksa mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan mereka. Citizen Lawsuit dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau pemerintah. Salah satu wujud nyata untuk melindungi hak anak terlantar adalah melalui mekanisme Citizen Lawsuit. Perlindungan terhadap anak terlantar merupakan amanat pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 beserta peraturan organik yang ada di bawahnya.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM OPERASIONALISASI PEMERINTAH DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK Sukadi, Imam
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.796 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3003

Abstract

The lack of realization in state’s responsibility above waif in government operationalization due  to  the  absence  of  good  governance  institutionalization  in  government  system, absence of government strong will in waif care. Moreover, few constraints that happen in Indonesia’s child rights protection especially waif rights, such as : the implementation of law enforcement itself, related to the law enforcer capacity, facilities and its supporting infrastructure,  the  ineffectiveness  of  full  government  program  due  to  the  low  level  of Indonesian economic capacity, lack of society knowledge especially parents above child’s rights,  lack  of  understanding  and  related  institution  and  society  above  provisions  on the International Convention on the Rights of the Child, lack of establish in inter social coordination  and  government  yet  between  social  organization  and  inter  sectored  and international cooperation. Kurangnya  terealisasinya  tanggung  jawab  negara  terhadap  anak  terlantar  dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak  hukumnya,  sarana  dan  prasarana  penunjangnya,  Program  pemerintah  belum seluruhnya  dapat  diwujudkan  secara  efektif  mengingat  tingkat  kemampuan  ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama  orang  tua  tentang  Hak  Anak,  Kurangnya  pemahaman  dan  instansi  terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pernerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik
ASAS CONTRARIUS ACTUS SEBAGAI KONTROL PEMERINTAH TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA Sukadi, Imam
Mimbar Keadilan Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v12i2.2457

Abstract

Beberapa problematika penerapan Asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Negara Indonesia ialah mengenai parameter keadaan bahaya dalam menerbitkan perpu oleh pemerintah, pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. dan mengeliminasi peran pengadilan terhadap proses pembubaran Ormas. Pendirian Ormas dilihat dari sudut pandang konstitusi, ia adalah sebagai penjabaran dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak konstitusional tidaklah bersumber dari negara sebagai pemberi mandat melainkan berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
SUBSTANSI KEDAULATAN TUHAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Sukadi, Imam
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3320

Abstract

AbstractThe Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (URI NRI 1945) explains everything related to the basic, purpose, goals and ideals of the Indonesian nation in detail. The opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia occupies an important place in the state administration of the Republic of Indonesia. The substantive sovereignty of God in the constitutional system of the Republic of Indonesia is a very fundamental norm in the life of the nation and state. This is because that the substance of the sovereignty of God which originates in the Godhead is the life belief of the Indonesian people. For this reason, the substance of God's Sovereignty is included in various levels of life as a nation and state.Keywords: God's sovereignty; substanceAbstrakPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar, maksud, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia secara terperinci. Pembukaan UUD NRI 1945 menempati tempat yang penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Substansi kedaulatan Tuhan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan norma yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan bahwa substansi kedaulatan tuhan yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai keyakinan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu substansi Kedaulatan Tuhan masuk dalam tataran berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.Kata kunci: kedaulatan Tuhan; substansi
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA Sukadi, Imam
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4714

Abstract

AbstractIn principle the system of government that refers to the form of the relationship between the legislative with the executive branch. system of government comes from the combination of two words and governance systems. system of government is a system of relations between the executive organ and legislative organs. The purpose of state government are generally based on the ideal or goal state. The purpose of state government to protect the whole nation Indonesia is Indonesia and to promote the general welfare, the intellectual life of the nation, as well as participate in the establishment of world order based on freedom, abiding peace and social justice. The institutions are in a system of government in Indonesia to work together and support each other for the realization of the purpose of governance in Indonesia.Keywords: governance; Indonesia; systemsAbstrakPada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.
The Legal Policy of Judicial Power: The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Courts Sukadi, Imam; Zuhriah, Erfaniah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.10913

Abstract

Abstract: Religious Court is a judicial environment under the Supreme Court as a perpetrator of judicial power independent of organizing religious court to enforce the law and justice. The implementation of a small claim court in religious courts following simple, quick, and low-cost principles. The Small Claims Court is a simple judicial mechanism outside of the regular judicial mechanisms to resolve disputes quickly and cost lightly. The purpose of this study was to determine the meaning of the principle of fast, simple, and low cost and the legal politics of applying a simple lawsuit in a religious court. This type of research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of analyzing legal materials uses prescriptive. The study results found that the principle of simple, fast, and low cost in religious courts must meet the expectations of justice seekers who always want a speedy, fair, and low-cost trial. Applying the principle of a simple, fast, and low-cost justice has an intrinsic value of justice, inseparable from the service function. The legal politics of implementing a small claims court in a religious court is a breakthrough step, the proceedings are also fast and inexpensive, decided by a single judge, and the trial mechanism is simple So that implementation of Small Claims Court will be able to help the dispute burden in religious courts.Keywords: legal policy; small claim court, religious court.Abstrak: Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri menyelenggarakan peradilan agama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan sidang gugatan kecil di pengadilan agama menganut asas sederhana, cepat, dan murah. Small Claims Court adalah mekanisme peradilan sederhana di luar mekanisme peradilan biasa untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian asas cepat, sederhana, dan biaya rendah serta politik hukum penerapan gugatan sederhana di pengadilan agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya rendah dalam peradilan agama harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, adil, dan berbiaya rendah. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah memiliki nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas dari fungsi pelayanan. Politik hukum pelaksanaan peradilan gugatan kecil di pengadilan agama merupakan langkah terobosan, proses beracara juga cepat dan murah, diputuskan oleh hakim tunggal, dan mekanisme persidangan sederhana Sehingga pelaksanaan peradilan gugatan kecil akan dapat membantu beban sengketa di pengadilan agama.Kata Kunci: kebijakan hukum; small claim courts; pengadilan agama.
Implementation of Solutions a Simple Claims of Sharia Economy in the Religious Court of Malang City and Religious Court of Malang District Zuhriah, Efaniah; Fuadi, Suud; Sukadi, Imam
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4288

Abstract

The settlement of a simple lawsuit on Islamic economic matters in the Malang City Religious Court and Malang District Religious Court is in line with the principle of conducting a simple trial. The procedure is simpler because it is more concise, with no claims for provisions, exceptions, reconventions, interventions, replicas, duplicates or conclusions. The settlement time is also limited to a maximum of 25 days. Costs will also be cheaper because the process and time of settlement are simple. Constraints faced in the settlement of a simple lawsuit in sharia economic matters in Malang City Religious Court and Malang District Religious Court include the first, Jurisdictional Problems. Secondly, a simple suit cannot be effective if there is a resistance suit. Third, careful examination of case files by the Registrar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN Imam Sukadi; Gatot Sapto Heriyawanto; Mila Rahayu Ningsih
QAWWAM Vol. 14 No. 2 (2020): Gender Mainstreaming
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/qawwam.v14i2.2876

Abstract

Konstitusi mengamanatkan negara mewujudkan kesejahteraan yang termaktub dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam realitanya, negara seakan tidak memiliki kekuatan membentuk masyarakat yang sejahtera. Konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadikan konsep welfare state sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) dalam mengemban tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyat serta menjadikan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, perawatan, dan pembinaan. Fungsi Negara dalam memelihara anak-anak terlantar dapat terealisasi apabila pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan haruslah memihak dan memperhatikan berbagai permasalahan anak-anak terlantar di Indonesia.
The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory Musleh Harry; Imam Sukadi
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4287

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the rationale of local government in conducting land management and management and to know and analyze the authority of the Regional Government in structuring and managing the perspective of Maslahah's theory. The rationale for the authority of the regional government to arrange and manage land comes from Article 12 paragraph (2) letter d of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, because the essence of regional autonomy is to bring services closer to the community. The authority of the regional government in structuring and managing the land of the perspective of the maslahah theory includes the Hajjiyah maslahah, the benefit needed by the community to perfect the basic benefit or something needed by humans, but has not yet reached the level of dharuri.
Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Maslahah Erfaniah Zuhriah; Imam Sukadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.16076

Abstract

Abstract: This strategy to overcome child marriage in Malang Regency is important because the number of child marriages is increasing. This research was conducted in a sociological juridical manner located at the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Malang Regency and at the Malang Regency Religious Office. Data were collected by interview method and analyzed by content analysis. From the research conducted, it can be concluded that the Constitutional Court's Decision No. 22/PUU-XV/2017 which was followed up by Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which raised the marriage age limit for women from 16 years to 19 years, especially in Malang Regency, has not succeeded in solving the problem and has caused its own probematics, namely the number of applications for marriage dispensation to the Malang Regency Religious Court is increasing. The strategy taken in tackling child marriage from the perspective of the masahah theory is by socializing marriage maturity through madrasas, conducting marriage guidance in each District KUA, Establishing a Counseling Information Center (PIK) as an effort to reproductive health, Providing kid genre props, Formation of human beings genre and genre ambassadors, and dissemination of reproductive health education. Another strategy is to empower the role of the family through parental supervision, as well as improve the quality of formal education for students.Keywords: child marriage; maslahah; health education.   Abstrak: Strategi penanggulangan perkawinan anak di Kabupaten Malang ini penting dilakukan karena perkawinan anak semakin bertambahnya jumlahnya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis yang berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan di Kantor Agama Kabupaten Malang. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan menganalisisnya dengan content Analisys. Dari penelitian yang dilakukan di dapat bahwa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang ditindak lanjutin dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun khususnya di Kabupaten Malang belum berhasil menyelesaikan masalah dan menimbulkan probematika tersendiri, yaitu jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin bertambah banyak. Strategi yang dilakukan dalam menanggulangi perkawinan anak perspektif teori masahah adalah dengan dengan melakukan sosialisasi pendewasaan perkawinan lewat madrasah, melakukan bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kecamatan, Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) sebagai upaya kesehatan reproduksi, Pemberian alat peraga genre kid, Pembentukan insan genre dan duta genre, dan sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi. Strategi lainnya yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan peran keluarga melalui pengawasan orang tua, serta peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik.Kata Kunci: perkawinan anak; maslahah; pendidikan kesehatan.
Co-Authors Abd. Muqit Amilia, Zakia Andi Sasongko As-Suvi, Ahmad Qiram Ashari, Zahrah Salsabillah Bachri, Syabbul Denie Amiruddin Dinda Rizqiyatul Himmah Erfaniah Zuhriah Erik Sabti Rahmawati Faridatus Suhadak Fuadi, Suud Gatot Sapto Heriyawanto Jundiani Jundiani Kukuh Tejomurti Lutfiana Dwi Mayasari, Lutfiana Dwi Miftahus Sholehudin Mila Rahayu Ningsih Mila Rahayu Ningsih Musleh Harry Razak, Abdul Qayuum Bin Abdul Rudolf Banoet, Charles Gustaf Sinal, Mohamad Teguh Setyobudi Widaningsih Zuhriah, Efaniah