<![CDATA[Artikel ini menyusun dan menguji kerangka 'regionalisme konstitusional' untuk Kalimantan Tengah, yaitu artikulasi kepentingan daerah yang tetap berada di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian berangkat dari hipotesis politik bahwa daerah penghasil telah lebih banyak memberi daripada menerima. Hipotesis tersebut tidak diterima sebagai kesimpulan awal, tetapi diperiksa melalui studi pustaka, analisis hukum-normatif, serta data sekunder resmi. Pada 2025 PDRB Kalimantan Tengah mencapai Rp241,1 triliun dan tumbuh 4,80 persen, sedangkan ekspor Januari-Desember 2025 mencapai US$3,54 miliar. Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD konsolidasian per 30 April 2026 masih didominasi transfer pemerintah pusat sebesar 79,10 persen. Indikator sosial menunjukkan kemiskinan Maret 2026 sebesar 5,09 persen, Gini Ratio 0,278, Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 3,44 persen, dan IPM 2025 sebesar 74,86. Hasil kajian menunjukkan bahwa data tersebut belum cukup untuk menyatakan Kalimantan Tengah sebagai pemberi bersih atau penerima bersih dalam hubungan fiskal pusat-daerah. PDRB dan ekspor bukan setoran fiskal, sedangkan transfer juga bukan satu-satunya manfaat negara. Artikel mengusulkan neraca kontribusi-manfaat yang mencakup pajak, PNBP, transfer, belanja pusat, nilai tambah lokal, serta beban ekologis. Kerangka kebijakannya menekankan pembagian kewenangan, tata kelola bottom-up, kapasitas manusia, inovasi, pengawasan kekuasaan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan indikator terukur menuju Masa Keemasan Kalimantan Tengah.]]>
Copyrights © 2026
